Halmahera Utara - Praktek Mafia Rekanan Galian C, ilegal di desa Tetewang Kabupaten Halmahera utara, kini menjadi Satu sorotan tajam di mata masyarakat kini kian begitu merajalela sebagaimana Data data yang di dapatkan Langsung di Lapangan dan Hasil investigasi di Lapangan bahwah keterangan nya dari beberapa Narasumber bahwa Pekerjaan Usaha Galian C, Tersebut Milik dari salah satu pengusaha Berinisial , Rimko anak dari pak tiau yang berdomisili di Halmahera utara dengan adanya aktivitas yang di Lakukan oleh para Rekanan Mafia Galian C, ilegal tersebut Praktisi hukum Oktofianus Leki, S.H., mengatakan secara aturan itu mutlak pelanggaran Hukum nya
Sangsi Hukum Pertambangan tampa izin UU minerba terbaru Nomor 3 tahun 2020 perubahan atas UU nomor 4 tahun 2009, praktisi hukum pun menambahkan penambangan tampa izin (Pasal 158) Hukuman penjara 5 tahun dan denda paling banyak 100 Miliyar Rupiah atau tampa ada (SIPB) atau (IUP) yang di buat di bawa tangan tampa ada izin Resmi apa lagi tidak bukti ada surat resmi yang di kantongi dari kementerian Lingkungan Hidup sedangkan Lokasi yang di Garap kan itu kan masuk di kawasan zona Rawan Bencana atau rawan Longsor itu pemerintah daerah tidak bisa mengeluarkan izin aktivitas dalam bentuk apapun apalagi ada oknum pemerintah daerah yang sengaja mengeluarkan izin dengan satu alasan untuk peningkatan PAD dalam daerah
Apalagi merusak Alam dan Lingkungan di wilayah atau zona yang mudah terkena musibah Longsor kan bukti Gunung yang berada di dekat zona larangan dari pemerintah dan Aparat Hukum, coba di lihat langsung di TKP gunung yang di keruk demi kepentingan pribadi nya Rimko dan tiau bersama rekanan Mafia Galian C, yang selama ini mereka begitu bebas beroperasi tampa ada rasa takut ternyata menurut keterangan narasumber bahwa Rimko dan tiau selalu berikan setoran kepada oknum APH, di Polres Halmahera utara dan setiap bergonta-ganti ganti oknum kasat Reskrim hingga oknum kapolres ber gonta ganti mereka juga mendapatkan upeti bahkan untuk lebih memuluskan usaha nya Rimko dan tiau itu langsung di bek up oleh oknum APH, yang ada krimsus Polda Maluku Utara, kan secara aturan Penampungan dan penjualan ilegal (Pasal 161).pihak yang menampung mengangkut mengelola ata menjual hasil galian C dari tambang ilegal di denda hingga 100 miliyar rupiah dan hukum Pidana selama 5 tahun penjara.
Praktisi hukum Oktofianus Leki, S.H., menambahkan Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman dan kejaksaan tinggi Maluku Utara jangan tinggal diam saja dan hanya menjadi penonton saja itu mutlak secara aturan dan undang undang sangsi oprasi di Zona Rawan Longsor (UU tata ruang dan Lingkungan) nama nya menambang di kawasan rawan bencana longsor atau zona lindung yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang itu menambah beban bencana
Dan itu pelanggaran tata ruang (Pasal 69 UU nomor 26 tahun 2007) penjara paling lama 3 tahun dan denda maksimal 1 miliyar rupiah dan untuk perusakan lingkungan hidup (Pasal 98 &99 UU nomor 32 tahun 2009 penjara paling lama 10 tahun dan denda 3 miliyar rupiah Nama nya suda tabrak aturan tidak ada yang di namakan manusia itu kebal akan hukum mau kau dia pengusaha bahkan lebih bagus lagi kalau aktivitas tersebut ada oknum oknum aparat penegak hukum yang sengaja mem bek up di aktivitas tersebut itu lebih bagus lagi apalagi mereka itu aparat penegak hukum mereka kan sudah tau akan aturan itu tidak perlu harus di ajarkan kepada mereka apalagi kegiatan aktivitas galian C, tampa izin Resmi
Yang sengaja di bek up oleh oknum Aparat penegak hukum yang membantu kelancaran oprasi tambang ilegal di jerat dengan pasal 55 dan atau pasal 56 KUHP dan di lapiskan dengan pasal 158 tentang UU Minerba apalagi di galian C, tersebut milik nya dari pengusaha berinisial Rimko dan Tiau, pengusaha berdarah taipan apalagi kan semboyan nya kapolri menuntaskan segala permasalahan baik dari narkoba miras judol termasuk membasmi oknum oknum aparat penegak hukum yang tergabung di dalam praktek Mafia Korupsi di dalam institusi nya sendiri Praktisi Hukum Oktofianus Leki, S.H.,mengatakan Mampu kah Kapolda Maluku Utara menindak tegas
Aktivitas Galian C tersebut dan membasmi Oknum oknum Aparat penegak hukum yang terlibat dalam. Oprasi tambang ilegal tersebut,,pungkasnya praktisi hukum kepada media investigasi, dengan adanya Brita tersebut Tim media investigasi sudah berupaya konfirmasi kepada Kasat reskrim Halmahera utara . Iptu sudmo Latani S.H., tapi sengaja Sudomo Latani tidak mau gubris akan Hal tersebut begitu juga tim media hubungi kepada Kapolres Halmahera utara AKBP Erlichson Pasaribu S.H. S.I.K., itu menurut apa yang di sampaikan oleh Narasumber bahwa yang mana Mereka selalu
mendapatkan Upeti dari hasil Galian C ilegal milik dari Rimko dan tiau sehingga Posisi Kapolres Halmahera utara dan Posisi kasat reskrim Halmahera utara Aman Aman saja dan terkendali, karena di duga keras ada juga oknum Aparat penegak hukum di Polda Maluku Utara yang sengaja menerima Aliran dana dari Hasil Galian, C ilegal, tersebut bahkan masyarakat pun balik bertanya kalau oknum aparat penegak hukum sudah seperti itu masih pantas kah Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman masih mau pertahankan sifat Bobrok nya oknum anggota yang sudah merusak citra institusi Polri dan nama Polda Maluku Utara ,,
Sampai berita ini di tayangkan redaksi memberikan ruang klarifikasi dan hak jawab dari pihak terkait.
,(Tim),,
Social Footer