Sukabumi – Persoalan banjir yang berulang kali menggenangi Jalan Raya Cidahu, tepatnya di kawasan depan PT SSA, Desa Pondokkaso Tonggoh, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, kembali menuai sorotan. Kali ini, Ketua AJI-SU, Jaya Taruna, menyoroti dugaan penyempitan aliran Sungai Cikalang yang dinilai perlu ditelusuri secara serius, termasuk dugaan ketidaksesuaian pemanfaatan kawasan Garis Sempadan Sungai (GSS).
Jaya Taruna menilai, persoalan banjir tidak boleh hanya dilihat sebagai akibat tingginya curah hujan atau buruknya drainase. Pemerintah dan instansi teknis harus berani menelusuri kondisi fisik sungai, mulai dari hulu di Desa Pondokkaso Tonggoh, Kecamatan Cidahu, hingga wilayah hilir yang melintasi Desa Babakanjaya, Kecamatan Parungkuda.
"Kalau kita melihat kondisi di lapangan, terdapat indikasi penyempitan aliran sungai di sekitar area pagar PT Kino dan pagar milik warga. Kondisi ini harus diperiksa secara serius karena berpotensi mengganggu kapasitas aliran sungai. Jangan sampai persoalan tata ruang dan pemanfaatan sempadan sungai justru menjadi faktor yang memperparah banjir," tegas Jaya Taruna kepada tim Media Sabtu (14/11/2026).
Menurutnya, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut kepentingan perusahaan atau masyarakat yang berada di sekitar sungai, melainkan menyangkut fungsi kawasan lindung dan keselamatan warga yang setiap kali harus menghadapi ancaman luapan air.
Ia mengingatkan bahwa ketentuan Garis Sempadan Sungai telah diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.
Namun, penetapan jarak sempadan sungai tidak bisa disamaratakan hanya dengan menggunakan patokan tiga meter. Penentuannya harus mengacu pada kondisi sungai, keberadaan tanggul, lokasi perkotaan atau luar perkotaan, serta ketentuan teknis yang berlaku.
"Tanah sempadan sungai memiliki fungsi perlindungan terhadap keberlangsungan aliran air. Karena itu, pemanfaatannya tidak boleh dilakukan secara sembarangan, apalagi sampai menghambat fungsi sungai. Harus ada kejelasan batas sempadan dan pemeriksaan legalitas pemanfaatan lahannya," ungkapnya.
Lebih lanjut, Jaya Taruna menegaskan bahwa qdugaan penyempitan sungai di sekitar kawasan perusahaan harus segera ditindaklanjuti melalui pengukuran teknis oleh instansi berwenang. Jangan sampai muncul pembiaran terhadap kondisi yang berpotensi menimbulkan dampak lebih besar bagi lingkungan dan masyarakat.
"Kalau memang ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan sempadan sungai, tentu harus ada tindakan sesuai peraturan perundang-undangan. Jangan sampai perusahaan atau siapa pun merasa bisa menguasai kawasan sungai tanpa memperhatikan kepentingan publik," tandasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa sungai dan kawasan sempadannya memiliki fungsi penting sebagai ruang penyangga ekologis, pengendali aliran air, serta perlindungan terhadap risiko banjir dan longsor.
Ketentuan mengenai pengelolaan sungai dan sempadannya juga diatur dalam PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai. Pemanfaatan ruang di kawasan tersebut harus memperhatikan fungsi sungai dan ketentuan perizinan yang berlaku.
DESAK PEMERINTAH TURUN TANGAN, JANGAN TUNGGU KORBAN BERJATUHAN
Jaya Taruna mendesak pemerintah daerah, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Dinas Pekerjaan Umum, serta instansi terkait untuk segera melakukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi Sungai Cikalang.
Sedikitnya ada beberapa hal yang perlu ditelusuri, mulai dari pengukuran lebar sungai, penetapan batas sempadan, kondisi bangunan dan pagar di sepanjang bantaran, hingga kemungkinan adanya penyumbatan atau perubahan alur sungai.
Menurutnya, penanganan banjir tidak cukup hanya dengan membersihkan saluran atau melakukan normalisasi sesaat. Akar persoalan harus ditemukan agar kejadian serupa tidak terus berulang.
"Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban akibat persoalan yang tidak pernah diselesaikan sampai ke akar-akarnya. Pemerintah harus transparan, lakukan pemeriksaan secara objektif, dan apabila ditemukan pelanggaran, tindak sesuai aturan tanpa pandang bulu," pungkasnya.
Kini, publik menunggu langkah konkret pemerintah dan instansi berwenang. Apakah dugaan penyempitan Sungai Cikalang benar terjadi akibat pemanfaatan ruang yang tidak sesuai ketentuan, atau terdapat faktor teknis lainnya?
Tim red
Social Footer