Maluku Utara - Wakil ketua Forum Pers Independen Indonesia (FPII) Wilayah Maluku Utara, Dodi SH, Nay Desak kepada Kapolres Halmahera Timur AKBP Rona Buha Tua Tambunan ST., S.I.K., M.H., Dodi mengatakan memang tidak ada aturan dan undang undang yang Negara keluarkan bahwa ketika masyarakat mencari sesuap Nasi itu di Larang oleh Negara maupun dari pemerintah ataupun dari Pihak Penegak Hukum Namun yang di Larang Oleh Negara dan undang undang itu adalah Cara kerja pekerjaan nya seperti apa satu contohnya saja ada beberapa masyarakat yang bekerja berupa
Mengelola Galian C, (Tambang Emas Tampa izin, (PETI) yang berada di wilayah Desa Pekaulan karna sesuai dengan data Peta Wilayah Desa Lokasi nya bersebelahan dengan Desa Baburino masyarakat yang mengelola Lahan Tampa izin dari Negara atau Pun Tampa Ada izin dari Pemerintah Daerah itu memang adalah suatu tindakan pelanggaran Hukum Pidana Dodi SH, Nay Selaku wakil Sekretaris Propinsi Maluku Utara dari Forum Pers Independen Indonesia (TPII Maluku Utara) Mengatakan Aktivitas Yang sudah di Lakukan Secara perorangan dasar Hukum nya sudah sangat begitu jelas dan sudah di atur secara tegas dalam undang-undang
Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas undang undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara (UU Minerba) Dodi pun menambahkan sangsi Hukum nya pelaku penambang emas secara perorangan itu memang adalah ilegal secara kajian Hukum nya iya itu adalah masuk di pasal 158 UU Minerba dan sangsi Hukum yang menanti kepada pelaku penambang emas Tampa izin yang di maksud dalam pasal 35 itu dipidana dengan penjara Paling Lama 5 tahun dan denda sebanyak 100 Miliyar Rupiah dan di pasal 164 UU selain Hukuman Pokok perampasan Barang barang yang pelaku penambang pakai Berupa Alat Alat yang di pakai selama mereka Pakai untuk beroperasi dan juga perampasan keuntungan yang diperoleh dari hasil tindakan pidana
Dengan adanya brita tersebut Praktisi Hukum Oktofianus Leki, S.H., mengatakan Sudah Saatnya Kapolres Halmahera Timur AKBP Rona Buha tua Tambunan ST, S.I.K., M.H., Agar Secepatnya untuk mengambil Tindakan Hukum di karenakan Aktivitas Tambang emas Tampa ada izin dari pemerintah Desa dan juga izin dari Pemerintah Daerah mereka sudah Rugikan pemerintah daerah dan juga mereka para pelaku pelaku tambang emas ilegal mereka meraup keuntungan secara pribadi Praktisi Hukum Oktofianus Leki, S.H., mengatakan mereka itu para penambang penambang emas itu merasa karna ada oknum oknum Aparat Hukum yang mem Bek Up dari belakang Lalu para pelaku penambang emas pasang badan se akan akan tidak bisah di sentuh oleh Hukum itu
Sangatlah keliru siapa pun pelaku pelaku penambang emas Tampa izin itu di Bek Up oleh oknum oknum Aparat Hukum mana pun tetap oknum oknum Aparat Hukum itulah yang akan kembali di Periksa di masing masing provost atau Propam nya mereka yang ada di institusi nya sendiri baik itu pelanggaran miras BBM Judi online Narkoba dan juga salah satunya adalah tindakan pekerjaan tambang Emas Tampa izin tetap itu harus secepatnya di Proses Hukum langsung saja di panggil atau Langsung saja di jemput paksa karna siapa pun yang masuk tergabung di usaha ilegal tersebut itu tetap secepatnya langsung di proses Hukum karna tidak yang di namakan Manusia itu kebal oleh Hukum,,,
(Tim),,,


Social Footer