SUKABUMI, Matapubliknews.com — Organisasi advokat dituntut tidak berhenti pada urusan profesi dan konsolidasi internal. Lebih dari itu, keberadaannya harus mampu menjawab persoalan masyarakat, terutama kelompok ekonomi lemah yang kerap kesulitan memperoleh pendampingan ketika berhadapan dengan hukum.
Pesan tersebut mengemuka dalam pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI) Sukabumi periode 2026-2030 di Gedung Juang 45, Kota Sukabumi, Jumat (13/11/2026).
Di bawah kepemimpinan Dedi Setiadi, kepengurusan baru dihadapkan pada tantangan memperluas peran organisasi, bukan sekadar mempertahankan eksistensi dan prestasi kelembagaan. Akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu menjadi salah satu agenda yang mendapat perhatian.
Dedi mengatakan, kepengurusan baru akan meneruskan program yang telah berjalan dengan tetap mengacu pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Salah satu langkah yang akan diperkuat ialah membangun komunikasi dan koordinasi dengan aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian hingga lembaga peradilan.
Menurut dia, pendampingan hukum bagi masyarakat kurang mampu selama ini telah menjadi bagian dari aktivitas Peradi SAI Sukabumi. Bantuan tersebut diberikan agar keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang seseorang untuk memperoleh pembelaan hukum.
Dedi mencontohkan pendampingan terhadap seorang anak korban penyiraman air panas di Kabupaten Sukabumi. Ia mengaku mengawal perkara tersebut sejak awal penanganan hingga persidangan berakhir, tanpa menerima bayaran.
"Satu tahun perjalanan perkara itu saya lalui. Dari awal sampai akhir persidangan saya bertanggung jawab mendampingi korban. Tidak sepeser pun kami menerima bayaran," ujar Dedi.
Baginya, ukuran keberhasilan organisasi advokat tidak semata-mata dilihat dari banyaknya kegiatan atau capaian kelembagaan. Kehadiran advokat juga harus dirasakan masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan perlindungan dan kepastian hukum.
Untuk memperkuat kapasitas organisasi, DPC Peradi SAI Sukabumi dalam waktu dekat akan menggelar rapat kerja guna menyusun program prioritas. Agenda yang disiapkan mencakup pendidikan profesi advokat, ujian dan pelantikan advokat, serta seminar hukum untuk merespons perkembangan regulasi, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi SAI, Harry Ponto, menilai kepengurusan baru memiliki pekerjaan yang lebih substantif. Setelah melewati dua periode konsolidasi organisasi, DPC Peradi SAI Sukabumi kini perlu memastikan kapasitas kelembagaan berbanding lurus dengan manfaat yang diberikan kepada anggota dan masyarakat.
Harry berharap reputasi Sukabumi sebagai salah satu DPC yang beberapa kali memperoleh penghargaan sebagai cabang teraktif dapat dipertahankan. Namun, prestasi tersebut semestinya tidak menjadi tujuan akhir organisasi.
Menurut dia, organisasi advokat harus mampu menjalankan dua fungsi sekaligus: menjaga profesionalitas anggotanya dan menjadi mitra penegak hukum yang tetap kritis dalam mengawal keadilan.
Harry juga menyoroti pentingnya sekretariat sebagai pusat pengembangan profesi. Tempat tersebut semestinya tidak hanya berfungsi sebagai kantor administratif, tetapi menjadi ruang pembelajaran bagi advokat muda untuk menyerap pengalaman, pengetahuan, dan keteladanan dari para senior.
Di sisi lain, organisasi juga harus hadir ketika anggotanya menghadapi persoalan yang berkaitan dengan profesi advokat.
Namun, perhatian Harry tidak hanya tertuju pada penguatan internal. Ia menegaskan, masyarakat marginal dan kelompok rentan harus menjadi bagian dari orientasi pelayanan organisasi, terutama melalui bantuan hukum cuma-cuma dan penyuluhan hukum.
"Peradi Suara Advokat Indonesia harus ada untuk masyarakat yang terpinggirkan. Bantuan hukum cuma-cuma dan penyuluhan hukum harus terus dilakukan.
Jangan sampai masyarakat berhadapan dengan persoalan hukum tanpa memahami hak-hak yang mereka miliki," kata Harry.
Ia menilai, akses terhadap keadilan tidak boleh ditentukan oleh kemampuan seseorang membayar jasa advokat. Karena itu, keberpihakan terhadap masyarakat tidak mampu perlu diterjemahkan menjadi program nyata dan berkelanjutan.
Harry juga mengingatkan bahwa terpilihnya Dedi Setiadi secara aklamasi merupakan modal organisasi untuk menjalankan kepemimpinan. Dukungan anggota, menurut dia, perlu diikuti kerja nyata agar kepengurusan periode 2026-2030 tidak terjebak pada rutinitas organisasi.
Tantangan Peradi SAI Sukabumi ke depan bukan sekadar menjaga soliditas dan reputasi kelembagaan, melainkan membuktikan bahwa organisasi advokat mampu menjadi bagian dari solusi atas persoalan hukum masyarakat.
Prima RK
Social Footer