SUKABUMI,Matapubliknews.com — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Sukabumi meminta pemerintah daerah memperjelas sejumlah kebijakan dalam RAPBD 2027. Catatan itu mencakup pemerataan pembangunan, peningkatan pendapatan asli daerah, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan infrastruktur.
Anggota Fraksi PKS, Uden Abdunafsir, mengatakan rencana revisi Surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 640/492/DPKP/2020 tentang penetapan lokasi pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh perlu dijelaskan secara terbuka.
Menurut dia, revisi tersebut harus dipastikan tidak menimbulkan ketimpangan pembangunan atau menggeser alokasi anggaran konstruksi dari wilayah yang membutuhkan.
“Fraksi PKS meminta penjelasan Bupati mengenai dampak revisi keputusan itu terhadap pemerataan pembangunan dan pengalokasian anggaran,” kata Uden dalam keterangan di akun Instagram pribadinya, Senin, (5/10/2026).
Fraksi PKS juga mendorong penguatan anggaran bagi perangkat daerah penghasil PAD. Dukungan itu dinilai penting untuk mengoptimalkan potensi pendapatan, termasuk pemenuhan kebutuhan akreditasi laboratorium pada Dinas Peternakan.
Di sektor pendidikan, PKS meminta anggaran diarahkan pada pemerataan sarana dan prasarana serta penurunan angka putus sekolah.
Uden juga mengingatkan agar anggaran tidak terserap terlalu besar untuk kebutuhan birokrasi ketika masih terdapat kesenjangan fasilitas dan mutu pembelajaran.
Untuk sektor kesehatan, Fraksi PKS meminta penjelasan mengenai rencana penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi sekitar 210 ribu warga berstatus sosial ekonomi rendah. Pemerintah, kata Uden, harus memastikan mereka tetap memperoleh jaminan kesehatan dan tidak sekadar diarahkan menjadi peserta mandiri.
“Jangan sampai masyarakat kurang mampu kehilangan akses layanan kesehatan atau terbebani iuran mandiri,” ujarnya.
PKS juga menagih tindak lanjut atas rekomendasi fraksi dan komisi dalam pembahasan KUA-PPAS Perubahan. Rekomendasi itu meliputi koordinasi perizinan pertambangan mineral dengan pemerintah provinsi dan kementerian, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
Sejumlah persoalan infrastruktur turut disoroti, antara lain perbaikan jaringan irigasi Cikolawing menuju Kelurahan Cibadak, Bendungan Cibungaok di Desa Kutasirna, Kecamatan Cisaat, serta percepatan penanganan irigasi Cipelang-Gunung Guruh.
Fraksi PKS juga meminta penanganan dampak limbah pertambangan batu hijau di Kecamatan Cikembar.
Kebutuhan lain yang disebut meliputi rehabilitasi Aula Kecamatan Nagrak, pembangunan tembok penahan tanah di Lapang Cijagung, Kecamatan Kadudampit, dukungan sarana kantor bersama keagamaan di Kecamatan Caringin, serta penyelesaian rehabilitasi Kantor Desa Sukamulia.
PKS mendorong dukungan bagi pemekaran Desa Nagrak Utara dan pembangunan sejumlah ruas jalan, termasuk Cikidang-Bojongsoka, Simpang Gadok-Darul Aman, akses menuju Kecamatan Cidadap, Pasirmunding-Gerbitung, serta jalan di wilayah Bojong, Cikembar, dan Cicantayan.
Fraksi itu juga mengusulkan pembukaan jalur alternatif Parungkuda-Ciambar, pembangunan lapang upacara di Kecamatan Caringin, dan penuntasan legalitas aset tanah pemerintah daerah.
Menurut Uden, seluruh catatan tersebut merupakan upaya memastikan RAPBD 2027 benar-benar menjawab kebutuhan warga, memperkuat pelayanan publik, dan mengurangi ketimpangan antarwilayah.
“Kami ingin rekomendasi yang telah disampaikan tidak berhenti sebagai catatan, tetapi diakomodasi dan direalisasikan dalam APBD 2027,” katanya.
Prima RK
Social Footer