SUKABUMI, Matapubliknews.com — Pemerintah Desa Margaluyu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, mulai menyusun arah pembangunan untuk 2027.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang digelar Kamis, (8/10/2026), menjadi ruang untuk memilah kebutuhan masyarakat di tengah keterbatasan anggaran.
Musyawarah di Aula Desa Margaluyu itu dihadiri Sekretaris Kecamatan Sukaraja, BPD, unsur masyarakat, stakeholder, dan jajaran pemerintah kecamatan. Forum tersebut membahas penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) 2027 serta Daftar Usulan RKPDes 2028.
Kepala Desa Margaluyu, Utep Sudarjat, mengatakan Musrenbangdes penting untuk memastikan program desa disusun melalui proses terbuka. Menurut dia, masyarakat perlu mengetahui bagaimana aspirasi mereka diterjemahkan menjadi rencana pembangunan.
“Kami bermusyawarah dan merencanakan bersama BPD, dengan dihadiri masyarakat. Ini salah satu bentuk transparansi pemerintah kepada masyarakat,” kata Utep.
Salah satu agenda yang mengemuka adalah pembangunan infrastruktur jalan. Sejumlah ruas di Desa Margaluyu masih membutuhkan penanganan sehingga usulan yang belum terealisasi akan kembali diperjuangkan pada 2027, baik melalui APBDes maupun koordinasi dengan perangkat daerah.
Namun, Utep mengatakan pembangunan tidak akan hanya berorientasi pada jalan. Infrastruktur lain, termasuk irigasi, serta program pemberdayaan masyarakat tetap menjadi bagian dari perencanaan.
“Prioritas kami memang ke jalan karena masih ada ruas yang belum terbangun. Tetapi tidak semua anggaran dihabiskan untuk jalan. Ada irigasi dan sektor lain yang juga harus diperhatikan,” ujarnya.
Keterbatasan anggaran menjadi tantangan dalam menjalankan berbagai program desa. Efisiensi dan pengalihan anggaran, kata Utep, turut mempersempit ruang gerak pemerintah desa.
Meski demikian, kondisi tersebut tidak ingin dijadikan alasan untuk menghentikan upaya pembangunan. Pemerintah Desa Margaluyu akan memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk lintas sektor dan anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Dapil IV.
“Karena anggaran sangat terbatas, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan dan program lainnya menjadi minim. Karena itu kami akan bekerja sama dengan lintas sektor. Kami juga mengajak dewan-dewan di Dapil IV untuk bersama-sama membangun desa,” kata dia.
Utep berharap masyarakat memahami bahwa tidak semua usulan dapat direalisasikan sekaligus. Setiap program harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan skala prioritas.
Ia meminta warga tidak menganggap tertundanya pembangunan sebagai bentuk pengabaian terhadap aspirasi mereka.
“Jangan merasa karena usulannya belum terbangun kemudian merasa dianaktirikan. Kami tetap memikirkan dan akan terus berusaha agar usulan tersebut bisa direalisasikan dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” tutur Utep.
Musrenbangdes Margaluyu menjadi bagian dari proses menentukan pembangunan yang paling dibutuhkan warga. Di tengah keterbatasan sumber daya, pemerintah desa dituntut untuk memilih prioritas sekaligus menjaga keterbukaan agar setiap keputusan pembangunan dapat dipahami masyarakat.
Prima RK
Social Footer