SUKABUMI — Pemerintah Kota Sukabumi mengajukan permohonan persetujuan pinjaman daerah sebesar Rp89,327 miliar kepada DPRD untuk membiayai 29 proyek pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pada 2027.
Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Rojab Asyari, mengatakan permohonan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menutup kebutuhan pembiayaan pembangunan yang tidak sepenuhnya dapat ditopang oleh pendapatan daerah.
“Pemkot meminta persetujuan DPRD soal rencana pinjaman daerah sebesar Rp89,3 miliar untuk mendukung percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur pada Tahun Anggaran 2027,” kata Rojab melalui keterangan tertulis, Sabtu (12/9/2026).
Rencana pinjaman itu diajukan melalui atau PT SMI, dengan tenor tiga tahun. Nilai pinjaman sebesar Rp89.327.666.518 merupakan hasil asesmen PT SMI yang tertuang dalam Surat Nomor S-407/SMI/DPPPP/0726 tertanggal 13 Juli 2026.
Menurut Rojab, persetujuan DPRD merupakan salah satu syarat awal sebelum pengajuan pinjaman diproses lebih lanjut oleh PT SMI. Rencana tersebut telah masuk dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027.
“Posisi saat ini menunggu persetujuan DPRD sebagai salah satu syarat untuk pengajuan ke PT SMI,” ujarnya.
Namun, persetujuan legislatif belum menjamin pinjaman tersebut terealisasi. Keputusan akhir berada di tangan PT SMI sebagai lembaga pemberi pembiayaan.
“Penentu akhir itu yang punya duit, yaitu PT SMI. Ketika PT SMI memastikan bisa memberikan pinjaman, maka wajib bagi pemerintah daerah membahas kembali dalam RAPBD 2027 yang akan dilaksanakan pada November 2026,” kata Rojab
Ia menjelaskan, pengajuan pinjaman didasarkan pada kebutuhan pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD. Selain itu, terdapat ketimpangan antara kebutuhan belanja dan proyeksi pendapatan daerah, terutama setelah adanya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat yang berpotensi memperbesar defisit anggaran.
Menurut Rojab, terdapat sejumlah opsi untuk menutup defisit, antara lain meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melakukan lobi kepada pemerintah pusat agar dana transfer kembali normal, menjual aset daerah, atau mengambil skema pinjaman daerah.
29 Proyek Infrastruktur
Berdasarkan Lampiran I Nomor 501.a.2/Bappeda/2026 tertanggal 24 Agustus 2026, Pemerintah Kota Sukabumi melalui Bappeda menetapkan 29 proyek infrastruktur yang diusulkan untuk dibiayai dari rencana pinjaman tersebut.
Secara garis besar, proyek-proyek itu terbagi dalam empat kelompok utama.
Pertama, perbaikan trotoar sejumlah ruas jalan kota dengan anggaran sekitar Rp27,47 miliar. Pekerjaan ini mencakup trotoar di Jalan Zaenal Zakse, Jalan Selabintana, Jalan Stasiun Timur, Jalan Pelabuhan, Jalan Bhayangkara, Jalan Suryakencana, dan Jalan Rumah Sakit. Pelaksana kegiatan berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR).
Kedua, rehabilitasi jalan kota dengan alokasi sekitar Rp36,71 miliar. Ruas yang menjadi prioritas antara lain Jalan Zaenal Zakse, Jalan Selabintana, Jalan Stasiun Timur, Jalan Pelabuhan, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan A. Yani, Jalan Cical Pasir, Jalan Cicadas, serta Jalan Merdeka I dan II.
Ketiga, rehabilitasi dan pembangunan gedung publik senilai sekitar Rp22,13 miliar. Rencana pekerjaan meliputi Gedung Seni Aher, Gedung Juang 45, Gedung KORPRI, jogging dan inline track Lapdek, Sentra Kuliner Taman Urang, serta pembangunan kantor baru BPBD dan Kantor Kelurahan Jayaraksa.
Keempat, penyediaan prasarana pendukung jalan dengan anggaran Rp3 miliar. Kegiatannya meliputi pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) ornamen, PJU tujuh meter, pengadaan lampu LED jalan, marka jalan, dan rambu lalu lintas yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan.
Rencana pinjaman tersebut kini masih berada pada tahap pengajuan persetujuan DPRD. Realisasinya bergantung pada hasil evaluasi dan keputusan PT SMI, sebelum nantinya kembali dibahas dalam proses penyusunan RAPBD Kota Sukabumi 2027.
Prima RK
Social Footer