PURWAKARTA — Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Lingkungan Paket 1_11 di Kp. Mekarsari, Desa Citalang, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, menjadi sorotan. Kondisi hasil pengaspalan di lapangan dinilai perlu mendapatkan pemeriksaan teknis untuk memastikan kualitas pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak.
Dari dokumentasi lapangan, permukaan aspal terlihat tidak merata, sementara pada bagian yang terbuka tampak lapisan aspal dan struktur di bawahnya. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai ketebalan hamparan, kualitas material, proses pemadatan, hingga kesesuaian pelaksanaan dengan spesifikasi teknis pekerjaan.
Padahal, berdasarkan papan informasi proyek, pekerjaan ini menggunakan APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026 dengan nilai kontrak sekitar Rp146,267 juta. Pekerjaan memiliki waktu pelaksanaan 30 hari kalender, dengan jenis pekerjaan tercantum Aspal Mekanis (HRS-WC) dan penyedia jasa CV Dimensi Putra Mandiri.
Jangan Sampai Anggaran Besar, Kualitas Dipertanyakan
Penggunaan uang rakyat tentu harus berbanding lurus dengan kualitas infrastruktur yang dihasilkan. Jalan lingkungan bukan sekadar harus terlihat hitam dan mulus ketika baru selesai dikerjakan, tetapi harus memiliki ketebalan, kepadatan dan mutu konstruksi yang sesuai dengan dokumen kontrak.
Karena itu, pihak terkait dinilai perlu membuka secara transparan berapa ketebalan aspal yang dipersyaratkan dalam kontrak dan berapa hasil pengukuran aktual di lapangan.
Jika memang terdapat perbedaan antara spesifikasi dengan realisasi pekerjaan, maka harus ada tindakan korektif sesuai ketentuan kontrak.
Pengawasan Jangan Hanya di Atas Kertas
Sorotan juga diarahkan kepada sistem pengawasan pekerjaan. Pengawas dan pejabat terkait memiliki peran penting memastikan setiap tahapan pekerjaan dilaksanakan sesuai spesifikasi.
Jangan sampai pekerjaan dinyatakan selesai hanya karena permukaan jalan sudah tertutup aspal.
Masyarakat berhak mendapatkan jalan yang berkualitas karena pembiayaannya berasal dari APBD. Transparansi terhadap volume pekerjaan, spesifikasi material, ketebalan dan hasil pengujian menjadi penting untuk menjawab keraguan publik.
Pihak CV Dimensi Putra Mandiri juga perlu diberikan ruang untuk memberikan klarifikasi mengenai metode pelaksanaan dan standar mutu yang digunakan.
Kini bola berada di tangan instansi terkait: apakah kondisi tersebut akan diperiksa secara teknis, atau justru dibiarkan hingga menjadi persoalan baru ketika jalan mulai rusak?
Publik menunggu bukan sekadar jawaban, tetapi bukti bahwa setiap rupiah APBD benar-benar menghasilkan infrastruktur yang berkualitas.
Sampai berita ini dinaikan kami membuka ruang untuk pihak CV memberikan klarifikasi dan hak jawab.
(Red)
Social Footer