SUKABUMI, Matapubliknews.com — Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Uden Abdunnafsir, menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Reses II Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi.
Berbagai aspirasi masyarakat yang dihimpun Fraksi PKS didominasi persoalan infrastruktur, pelayanan publik, pertanian, hingga jaminan kesehatan yang dinilai memerlukan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Hal tersebut diungkapkan Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Fraksi PKS, Uden Abdunnafsir saat ditemui awak media hasil reses pada Minggu (19/07/2026).
Mengawali penyampaiannya, Fraksi PKS Uden Abdunnatsir juga mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-80 kepada Kepolisian Republik Indonesia seraya berharap Polri tetap menjadi institusi yang profesional, modern, dan dipercaya masyarakat dalam menjaga keamanan serta menegakkan keadilan.
Dalam bidang pemerintahan, Uden mengungkapkan masyarakat mendorong percepatan pemekaran desa yang telah memenuhi persyaratan administratif dan jumlah penduduk, salah satunya Desa Nagrak Utara, Kecamatan Nagrak.
Selain itu, masyarakat meminta pelayanan administrasi kependudukan seperti KTP, KIA, dan KK dapat dioptimalkan di tingkat kecamatan agar lebih mudah dijangkau warga.
Fraksi PKS juga meminta penguatan fungsi Satpol PP dalam membina dan mengawasi kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan daerah.
Di sektor pembangunan dan lingkungan hidup, Uden menyebut kerusakan sejumlah ruas jalan kabupaten masih menjadi keluhan utama masyarakat.
Fraksi PKS mendesak pemerintah segera memperbaiki jalan-jalan strategis di berbagai wilayah, termasuk akses menuju kawasan wisata Pondok Halimun dan Geopark Cisolok yang dinilai belum memadai meski telah dipungut retribusi.
Selain itu, Fraksi PKS meminta Pemerintah Kabupaten Sukabumi memprioritaskan penanganan banjir di sepanjang Jalan Raya Cangehgar, Pelabuhanratu, melalui perbaikan sistem drainase.
PKS juga mengusulkan evaluasi terhadap SK Bupati Nomor 640/492/DPKP/2020 tentang kawasan kumuh agar pemerataan pembangunan infrastruktur dapat dirasakan desa-desa lain, disertai solusi konkret atas kemacetan di Cibadak dan persoalan sampah melalui edukasi, penambahan armada, SDM, serta penegakan peraturan daerah.
Pada bidang ekonomi dan keuangan, Fraksi PKS menyoroti rendahnya realisasi program pinjaman tanpa bunga yang dinilai belum tersosialisasi secara optimal kepada masyarakat. Aspirasi lain yang mengemuka ialah perlunya perhatian terhadap kerusakan bendungan irigasi saat musim kemarau, penanganan dampak bencana yang merusak infrastruktur pertanian, stabilisasi harga gabah sesuai kebijakan pemerintah pusat, evaluasi kinerja Perumda, serta dukungan nyata bagi UMKM, termasuk aspirasi mengenai penghapusan utang Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Di bidang kesejahteraan rakyat, Uden menyampaikan masyarakat meminta pemerintah daerah memprioritaskan anggaran untuk jaminan kesehatan warga kurang mampu serta mempermudah akses pelayanan rumah sakit.
Fraksi PKS juga menyoroti banyaknya peserta BPJS PBI yang dinonaktifkan dan meminta penambahan kuota Universal Health Coverage (UHC) bagi masyarakat miskin.
Tak hanya itu, PKS meminta perhatian yang lebih berkeadilan bagi sekolah-sekolah swasta, baik dalam penyediaan sarana prasarana maupun peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik. Fraksi tersebut juga kembali mengangkat persoalan legalitas sekolah yang berdiri di atas lahan HGU serta mendorong peningkatan insentif bagi guru honorer dan PPPK paruh waktu agar minimal setara Upah Minimum Kabupaten (UMK).
Menutup penyampaiannya, Uden Abdunnafsir menegaskan seluruh hasil reses merupakan representasi langsung dari kebutuhan masyarakat yang diharapkan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam evaluasi APBD 2026 sekaligus penyusunan APBD 2027, sehingga kebijakan pembangunan benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat di lapangan.
Prima RK
Social Footer