Jakarta, 15 Juli 2026 – Upaya menghadirkan kepastian hukum di bidang pertanahan tidak hanya dilakukan melalui pelayanan di kantor, tetapi juga melalui penguatan koordinasi dan pembahasan lintas lembaga. Semangat tersebut tercermin dalam keikutsertaan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi II DPR RI yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara DPR RI.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Erry Juliani Pasoreh, bersama Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Muhamad Irdian, S.SiT., M.T., serta jajaran Kementerian ATR/BPN. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, dan turut dihadiri Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP), Iljas Tedjo Prijono, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Asnaedi, beserta jajaran.
Dalam rapat tersebut dibahas sejumlah isu strategis di bidang pertanahan, di antaranya pembahasan mengenai penolakan rencana perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 3 Desa Cidahu oleh PT Perkebunan Berkat (Perbakti), serta aspirasi masyarakat terkait kepastian hak atas tanah bagi warga Bumi Tridharma I dan II.
Keikutsertaan Kementerian ATR/BPN dalam forum ini merupakan bentuk dukungan terhadap proses pembahasan yang berlangsung di DPR RI melalui penyampaian informasi, data, dan penjelasan sesuai dengan kewenangan di bidang pertanahan. Sinergi antara pemerintah dan lembaga legislatif menjadi bagian penting dalam menghasilkan kebijakan dan penyelesaian yang berlandaskan kepastian hukum, keadilan, dan kepentingan masyarakat.
Melalui koordinasi yang erat antarinstansi, diharapkan setiap pembahasan terkait pertanahan dapat menghasilkan langkah-langkah yang konstruktif, sekaligus memperkuat kualitas pelayanan pertanahan yang profesional, akuntabel, dan terpercaya bagi masyarakat.
Tim Red
Social Footer