KOTA SUKABUMI, Matapubliknews.com– Absennya unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Sukabumi dalam peringatan Minangkala Dadali Pati ke-9 memantik kekecewaan kalangan pelaku seni dan budaya. Ketidakhadiran pemerintah dinilai bukan sekadar persoalan protokoler, melainkan menyisakan pertanyaan tentang sejauh mana keberpihakan Pemerintah Kota Sukabumi terhadap upaya pelestarian warisan budaya.
Kegiatan bertajuk "Ngajaga, Ngaraksa, Ngamumule Seni Tradisi Tur Budaya" yang digelar di Gedung Juang 45 Kota Sukabumi, Minggu (19/7/2026), berlangsung tanpa kehadiran Wali Kota, Wakil Wali Kota, unsur Forkopimda maupun pejabat perangkat daerah. Padahal, menurut panitia, undangan resmi telah disampaikan jauh sebelum acara berlangsung.
Koordinator Paguyuban Pencak Silat Kota Sukabumi, Iman Nurjaman, menilai absennya jajaran pemerintah merupakan sinyal yang patut dipertanyakan. Menurutnya, penghormatan terhadap seni tradisi tidak cukup diwujudkan melalui slogan atau seremoni, melainkan melalui kehadiran dan dukungan nyata terhadap komunitas yang selama ini menjaga keberlangsungan budaya.
"Kami sangat kecewa. Minimal ada perwakilan Pemerintah Kota, Wali Kota, Wakil Wali Kota, DPRD atau Kepala Dinas yang hadir. Ini bentuk penghargaan kepada pelaku seni budaya dan paguyuban pencak silat sebagai warisan budaya bangsa," kata Iman.
Ia menegaskan, pencak silat bukan sekadar aktivitas olahraga atau organisasi kemasyarakatan. Seni bela diri tersebut merupakan warisan budaya leluhur yang telah diakui dunia dan memiliki tanggung jawab besar untuk terus diwariskan kepada generasi muda.
Karena itu, menurutnya, negara melalui pemerintah daerah semestinya hadir memberi dukungan moral maupun kebijakan, bukan justru meninggalkan ruang-ruang pelestarian budaya dalam momentum penting.
Bagi Iman, ketidakhadiran pemerintah dalam acara tersebut menciptakan kesan bahwa pelestarian budaya belum menjadi prioritas yang memperoleh perhatian serius.
Padahal, di tengah derasnya arus modernisasi, komunitas pencak silat justru menjadi salah satu garda terdepan dalam menjaga identitas budaya daerah.
"Kami meminta pemerintah memberikan ruang kepada paguyuban pencak silat. Ini bukan sekadar aset daerah, tetapi aset budaya bangsa yang harus dijaga bersama," ujarnya.
Kekecewaan itu, kata dia, tidak akan berhenti pada penyampaian kritik di ruang publik. Paguyuban Pencak Silat Kota Sukabumi berencana meminta penjelasan resmi kepada Pemerintah Kota Sukabumi, khususnya Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Dispora), mengenai alasan ketidakhadiran unsur pemerintah dalam kegiatan tersebut.
Bahkan, apabila permintaan klarifikasi tidak memperoleh respons yang memadai, paguyuban mempertimbangkan langkah hukum berupa somasi sebagai bentuk keberatan atas sikap yang mereka nilai mengabaikan kegiatan pelestarian seni dan budaya.
"Kami hanya ingin mengetahui apa alasan mereka tidak hadir. Kami berharap ke depan pemerintah lebih menghargai dan mendukung kegiatan pelestarian seni dan budaya di Kota Sukabumi," pungkasnya.
Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kota Sukabumi maupun Dispora Kota Sukabumi terkait alasan ketidakhadiran unsur pemerintah dalam kegiatan tersebut.
Redaksi masih berupaya meminta konfirmasi guna memperoleh penjelasan dan menghadirkan pemberitaan yang berimbang.
Prima RK
Social Footer