SUKABUMI, Matapubliknews.com — Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan, mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah muncul dugaan keracunan makanan yang dialami puluhan siswa SDN Bojongkoneng, Kampung Bojong Jagal, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi.
Insiden tersebut diduga berkaitan dengan konsumsi susu yang telah melewati masa kedaluwarsa dan didistribusikan oleh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cibadak 02.
Legislator dari Daerah Pemilihan Kota dan Kabupaten Sukabumi itu menilai peristiwa tersebut menjadi perhatian serius karena mengindikasikan masih perlunya penguatan sistem pengawasan terhadap kualitas bahan pangan yang disalurkan kepada para penerima manfaat program.
Menurut Heri, setiap makanan dan minuman yang akan didistribusikan harus melalui proses pemeriksaan secara ketat guna memastikan keamanan dan kelayakan konsumsi.
"Harus ada quality control terhadap makanan maupun minuman yang disajikan. Jika pengawasan berjalan dengan baik, kejadian seperti ini semestinya bisa dicegah. Karena itu, perlu evaluasi menyeluruh, termasuk terhadap pihak yang bertanggung jawab dalam proses pengawasan," ujar Heri, Kamis (30/7/2026).
Ia menegaskan bahwa pemeriksaan kelayakan bahan pangan, termasuk memastikan masa kedaluwarsa produk seperti susu, merupakan prosedur mendasar yang tidak boleh diabaikan. Menurutnya, kelalaian dalam pengawasan berpotensi membahayakan keselamatan peserta didik sekaligus menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program.
Meski demikian, Heri menekankan bahwa insiden tersebut tidak seharusnya dijadikan alasan untuk menghentikan Program Makan Bergizi Gratis. Ia mengingatkan, MBG merupakan Program Strategis Nasional (PSN) yang telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), sehingga yang perlu diperbaiki adalah kualitas pelaksanaannya.
"Yang harus dibenahi adalah pelaksanaannya, bukan programnya. Program ini sudah menjadi kebijakan nasional. Yang diperlukan sekarang adalah evaluasi total, mulai dari penyedia, SPPG, hingga mekanisme penerimaan dan pengawasan di lapangan," tegasnya.
Heri juga meminta pengelola Program MBG mengusut secara transparan penyebab dugaan keracunan tersebut serta memberikan sanksi tegas apabila ditemukan adanya pihak yang terbukti lalai dalam menjalankan tugasnya.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar tujuan pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia tetap terjaga dan tidak tercoreng oleh kesalahan yang sebenarnya dapat diantisipasi.
"Jangan sampai niat baik pemerintah dalam meningkatkan gizi anak-anak tercoreng akibat kelalaian yang sebenarnya dapat dicegah. Keselamatan peserta didik harus menjadi prioritas utama," pungkas Heri.
Prima RK
Social Footer