SUKABUMI — Persoalan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga penanganan berbagai kasus hukum mengemuka dalam agenda Reses Kedua Tahun Sidang 2026 yang digelar Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Fraksi PKS, Uden Abdunnafsir, di Pondok Pesantren Nurul Inayah, Gunung Batu, Desa Kebonpedes, Kecamatan Kebonpedes, Jumat (5/6/2026).
Kegiatan reses tersebut dihadiri tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat. Dalam forum itu, warga memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini dinilai belum mendapatkan perhatian dan tindak lanjut yang memadai dari pihak terkait.
Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Fraksi PKS, Uden Abdunnafsir mengatakan, mayoritas aspirasi masyarakat masih berkaitan dengan kebutuhan dasar yang bersentuhan langsung dengan kehidupan warga. Mulai dari pembangunan infrastruktur, akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga penanganan sejumlah persoalan hukum yang terjadi di wilayah Kecamatan Kebonpedes.
“Pada prinsipnya masyarakat menyampaikan berbagai tuntutan terkait infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta sejumlah kasus hukum yang terjadi di wilayah Kebonpedes yang selama ini kerap terabaikan dan belum mendapatkan tindak lanjut yang jelas,” ujar Uden kepada awak media.
Ia menegaskan, seluruh aspirasi yang diterima akan menjadi bahan perjuangannya di DPRD melalui fungsi penganggaran, legislasi, dan pengawasan. Namun demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian serius, salah satunya persoalan biaya pendidikan yang hingga kini masih menjadi beban bagi sebagian masyarakat.
“Insya Allah seluruh aspirasi yang telah disampaikan akan kami perjuangkan. Namun memang ada tantangan yang tidak ringan, salah satunya persoalan biaya pendidikan yang hingga kini masih menjadi keluhan masyarakat,” katanya.
Di hadapan warga, Uden juga mengajak masyarakat untuk tetap optimistis, memperkuat nilai-nilai keagamaan, serta mendukung program-program pemerintah yang memberikan manfaat bagi kepentingan publik.
Menurutnya, stabilitas sosial dan keberhasilan pembangunan daerah memerlukan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu, setiap kebijakan yang berdampak positif perlu mendapat dukungan bersama.
“Masyarakat harus tetap bersabar, memperkuat keimanan, dan mendekatkan diri kepada Allah. Program pemerintah yang baik tentu harus didukung demi kemaslahatan bersama,” tuturnya.
Meski demikian, Uden menegaskan bahwa dukungan terhadap pemerintah tidak boleh menghilangkan ruang kritik dari masyarakat. Ia mendorong warga untuk tetap menyampaikan masukan secara konstruktif apabila menemukan kebijakan yang dinilai belum berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Jangan takut menyampaikan kritik kepada pemerintah. Jika ada aturan atau kebijakan yang dirasakan kurang tepat, masyarakat berhak menyampaikan kritik sebagai bagian dari kontrol sosial,” tegasnya.
Selain itu, ia mengingatkan pemerintah agar lebih responsif dalam menangani setiap laporan maupun persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Menurutnya, keterlambatan penanganan sering kali menyebabkan suatu persoalan berkembang menjadi lebih kompleks dan sulit diselesaikan.
“Setiap laporan atau kasus yang muncul harus segera ditangani. Jangan sampai dibiarkan berlarut-larut hingga meluas dan akhirnya menjadi persoalan yang lebih besar,” ujarnya.
Sebagai wakil rakyat, Uden menekankan pentingnya kepekaan anggota DPRD terhadap kebutuhan masyarakat. Aspirasi yang disampaikan warga, kata dia, harus direspons dengan langkah nyata dan tindak lanjut yang konkret, bukan sekadar menjadi wacana.
“Kami sebagai anggota DPRD dituntut untuk lebih peka terhadap persoalan masyarakat. Apa yang disampaikan warga harus segera ditindaklanjuti. Masyarakat membutuhkan solusi nyata, bukan sekadar teori,” pungkasnya.
Prima RK
Social Footer