SUKABUMI, matapubliknews.com— Gerakan Bela Rakyat Kota Sukabumi menjadikan keterlambatan pencairan gaji ke-13 dan Tunjangan Kinerja (Tukin) Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai salah satu isu utama dalam aksi unjuk rasa bertajuk Demo 2626 di depan Balai Kota Sukabumi, Jumat (26/6/2026).
Persoalan itu dinilai memperkuat alasan politik untuk mendesak DPRD Kota Sukabumi menggunakan hak angket terhadap Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki.
Ribuan peserta aksi menilai keterlambatan pembayaran hak ASN tidak sekadar persoalan administrasi keuangan. Mereka mempertanyakan belum dicairkannya gaji ke-13 dan Tukin, sementara pemerintah pusat disebut telah mengalokasikan serta menyalurkan anggaran tersebut kepada pemerintah daerah.
Koordinator aksi, Syah Arif, mengatakan lambatnya pembayaran hak ASN menunjukkan adanya persoalan yang harus dijelaskan secara terbuka kepada publik.
"Ini menjadi salah satu alasan menguatnya tuntutan hak angket. Gaji ke-13 dan Tukin ASN belum juga dicairkan. Kondisi ini memunculkan dugaan adanya ketidakadilan terhadap para pegawai yang seharusnya menerima haknya tepat waktu," kata Syah Arif saat berorasi.
Menurut dia, keterlambatan pembayaran berimplikasi langsung terhadap kesejahteraan ribuan ASN dan keluarganya. Apalagi, kata dia, penundaan itu terjadi menjelang tahun ajaran baru ketika kebutuhan rumah tangga meningkat.
Syah Arif juga mempertanyakan penyebab Pemerintah Kota Sukabumi belum merealisasikan pembayaran jika dana tersebut memang telah ditransfer pemerintah pusat.
"Daerah lain sudah mulai mencairkan gaji ke-13 maupun Tukin. Kalau anggarannya sudah ditransfer pemerintah pusat, lalu apa yang menyebabkan Kota Sukabumi belum membayarkannya? Ini yang harus dijelaskan secara terbuka kepada publik," ujarnya.
Selain menuntut pencairan gaji ke-13 dan Tukin, massa meminta evaluasi terhadap kepemimpinan Wali Kota Ayep Zaki dan Wakil Wali Kota Bobby Maulana.
Mereka juga mendesak pemerintah daerah menyampaikan penjelasan resmi mengenai penyebab keterlambatan pembayaran agar tidak memunculkan spekulasi di tengah masyarakat.
Dalam orasinya, Syah Arif mengaku banyak ASN memilih tidak menyampaikan keluhan secara terbuka karena status mereka sebagai aparatur pemerintah.
Menurut dia, kondisi itu mendorong Gerakan Bela Rakyat menyuarakan aspirasi tersebut.
"Kasihan ASN yang menjerit. Mungkin mereka tidak bisa menyampaikan langsung kepada pimpinannya. Karena itu kami hadir untuk ikut memperjuangkan hak-hak mereka agar segera diberikan," katanya.
Syah Arif menambahkan, keterlambatan pencairan gaji ke-13 dan Tukin bukan hanya menyangkut administrasi anggaran, melainkan juga menyentuh aspek pemenuhan hak ASN, transparansi pengelolaan keuangan daerah, dan akuntabilitas pemerintah.
" Mereka meminta Pemerintah Kota Sukabumi segera memberikan penjelasan resmi sekaligus memastikan hak ASN dibayarkan tanpa penundaan lebih lanjut.," tandasnya
Aksi yang berlangsung dibalai Kota tersebut, Wali Kota Ayep Zaki maupun Wakil Wali Kota Bobby Maulana tidak menemui peserta demonstrasi. Massa pun bergerak menuju Gedung DPRD Kota Sukabumi untuk melanjutkan tuntutan penggunaan hak angket.
Prima RK
Social Footer