SUKABUMI — Anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PKS, Danny Ramdhany, menyoroti implementasi program Sekolah Maung yang diinisiasi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Menurutnya, program tersebut perlu dibarengi dengan kebijakan yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat sekitar agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam penerimaan peserta didik.
Di Kota Sukabumi, salah satu sekolah yang ditunjuk menjadi Sekolah Maung adalah SMA Negeri 2 Kota Sukabumi yang berada di Kecamatan Gunungpuyuh. Penunjukan tersebut mendapat perhatian karena sekolah tersebut selama ini menjadi salah satu tujuan utama siswa yang berdomisili di wilayah sekitarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Danny melalui unggahan video di media sosial TikTok berdurasi 1 menit 3 detik pada Selasa (9/6/2026).
Menurut Danny, salah satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah mekanisme penerimaan siswa pada Sekolah Maung yang membuka peluang bagi peserta didik dari berbagai daerah.
"Yang menjadi pertanyaan, bagaimana nasib siswa-siswa yang ingin masuk ke SMAN 2 Kota Sukabumi tetapi berdomisili di sekitar sekolah tersebut?" ujar Danny.
Ia mempertanyakan apakah Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan skema kompensasi atau prioritas tertentu bagi calon peserta didik yang tinggal di lingkungan sekitar sekolah.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian agar kebijakan yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan tersebut tidak justru mengurangi kesempatan siswa lokal untuk mengakses sekolah yang selama ini menjadi pilihan mereka.
"Apakah ada kompensasi atau prioritas bagi siswa yang wilayahnya dekat dan ingin masuk sekolah tersebut. Jangan sampai mereka yang selama ini berharap bersekolah di sana justru menjadi korban dari perubahan kebijakan," katanya.
Danny menegaskan dirinya mendukung berbagai upaya peningkatan mutu pendidikan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun, ia meminta agar setiap kebijakan baru disertai kajian yang matang serta solusi konkret terhadap dampak yang mungkin muncul di daerah.
Ia berharap Pemprov Jawa Barat dapat memberikan penjelasan yang jelas kepada masyarakat mengenai pola penerimaan siswa di Sekolah Maung, sekaligus memastikan hak pendidikan warga sekitar tetap terlindungi.
"Program yang baik tentu harus menghadirkan manfaat bagi semua pihak. Jangan sampai tujuan meningkatkan kualitas pendidikan justru memunculkan persoalan baru dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat," pungkasnya.
Prima RK
Social Footer