Tekanan Publik Menguat, Forwacib Desak Kejari Kota Sukabumi Ungkap Perkembangan Kasus Rp2 Miliar

SUKABUMI — Sekretaris Forum Warga Cibeureum (Forwacib), Abu Jibril, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Sukabumi untuk segera membuka secara terang benderang perkembangan penanganan dugaan kasus yang berpotensi merugikan negara hingga Rp2 miliar.

“Kami tidak ingin ada kesan kasus ini menguap begitu saja. Kejaksaan harus transparan. Ini menyangkut uang negara dan kepercayaan publik,” tegasnya, Senin (4/5/2026).

Menurut, Abu Jibril  Pernyataan tersebut disampaikan seiring langkah resmi Forwacib yang melayangkan surat permohonan audiensi kepada Kejari Kota Sukabumi. 

" Audiensi ini dimaksudkan sebagai bentuk tekanan publik agar aparat penegak hukum tidak berlarut-larut dalam menangani perkara yang sudah mencuat sejak awal 2024." Ungkapnya

Lebih lanjut, Abu Jibril menuturkan Kasus ini diduga melibatkan Ardi Wantoro dengan Bank Mandiri Cabang Sukabumi Sudirman dan PT Asuransi Jamkrindo. Dugaan keterlibatan sejumlah pihak, termasuk dari internal perbankan, memperkuat indikasi adanya potensi tindak pidana yang seharusnya ditangani secara serius dan terbuka.

" Namun hingga kini, Kejari Kota Sukabumi dinilai belum memberikan penjelasan memadai kepada publik. Padahal, berdasarkan informasi yang beredar, Ardi Wantoro sempat dipanggil pada awal 2024. Minimnya perkembangan yang disampaikan justru memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat." Ucapnya

Abu Jibril menegaskan, profesionalisme aparat penegak hukum tengah diuji dalam perkara ini.

“Semua pihak yang diduga terlibat harus diperiksa tanpa pandang bulu. Jangan sampai hukum terlihat tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas,” ujarnya.

Forwacib juga menyoroti dugaan keterlibatan lebih dari satu oknum internal perbankan. Jika benar, hal ini dinilai semakin memperkuat urgensi bagi Kejari untuk melakukan pendalaman secara menyeluruh dan tidak setengah-setengah.

Langkah Forwacib ini menjadi penanda meningkatnya tekanan publik terhadap Kejari Kota Sukabumi. Kini, masyarakat menanti: apakah Kejari akan menjawab tuntutan transparansi dengan langkah konkret, atau justru membiarkan kasus ini terus berada dalam bayang-bayang ketidakjelasan?

Tim Red