SUKABUMI — Keluhan warga Kecamatan Gegerbitung atas kerusakan parah sejumlah ruas jalan kabupaten tak lagi bisa dipinggirkan. Sorotan publik menguat setelah kondisi tersebut viral di media sosial, sekaligus menyingkap persoalan lama yang belum terselesaikan: ketimpangan pembangunan infrastruktur di wilayah selatan Kabupaten Sukabumi.
Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Demokrat, Rudi Heryanto, menegaskan bahwa dorongan terhadap pemerintah daerah bukan hal baru. Menurut dia, legislatif telah berulang kali mendesak agar perbaikan infrastruktur segera dilakukan secara terencana dan merata.
Salah satu upaya konkret, kata Rudi, diwujudkan melalui pengusulan anggaran Pokok Pikiran (Pokir) DPRD untuk perbaikan ruas jalan Gegerbitung–Ciengang sepanjang sekitar empat kilometer yang ditargetkan terealisasi tahun ini.
Namun, ia mengingatkan, pembangunan tidak semestinya bertumpu pada Pokir DPRD.
“Ini bukan semata tanggung jawab legislatif. Pemerintah daerah harus hadir dengan perencanaan yang jelas dan keberpihakan yang nyata,” ujar Rudi, Senin (18/5/2026).
Rudi menyoroti sejumlah ruas lain seperti Gegerbitung–Pasirmunding, Ciengang–Pasirhuni, hingga Ciengang–Cigaluga yang dinilai layak masuk prioritas pembangunan.
Selama ini, wilayah Gegerbitung dinilai kerap luput dari perhatian kebijakan.
Ia bahkan menilai, realisasi perbaikan jalan Gegerbitung–Ciengang justru menjadi indikator lemahnya perencanaan pemerintah daerah, karena lebih banyak didorong oleh inisiatif legislatif ketimbang agenda strategis eksekutif.
“Ini mencerminkan belum kuatnya keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat di lapangan,” katanya.
Lebih jauh, Rudi mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terus mengulang pola komunikasi yang sarat janji tanpa kepastian realisasi. Publik, menurut dia, membutuhkan kejelasan langkah, bukan sekadar wacana.
“Kepercayaan masyarakat tidak dibangun dari janji, tetapi dari tindakan nyata,” ujarnya.
Kerusakan jalan di Gegerbitung, lanjut Rudi, telah melampaui persoalan infrastruktur semata. Dampaknya kini langsung dirasakan warga: mobilitas terganggu, risiko kecelakaan meningkat, hingga distribusi hasil usaha tersendat.
Di tengah tekanan publik yang kian kuat, pemerintah daerah dituntut tidak hanya responsif secara retoris, tetapi mampu menunjukkan komitmen melalui langkah konkret dan terukur. Tanpa itu, ketimpangan pembangunan di Gegerbitung akan terus menjadi catatan kritis yang sulit dibantah.
Prima RK
Social Footer