SUKABUMI — Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Daerah Pemilihan Jawa Barat IV, Heri Gunawan, meninjau langsung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Mutiara Pelabuhan Ratu 1 diwilayah Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, Senin (4/5/2026).
Kunjungan ini juga mencatatkan SPPG Mutiara Pelabuhan Ratu di Wilayah Citamiang sebagai dapur MBG pertama di Kota Sukabumi yang dikunjungi anggota DPR RI.
Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai petunjuk teknis Badan Gizi Nasional (BGN), mulai dari proses pengadaan bahan baku, pengolahan, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat di sejumlah sekolah.
Dalam kunjungan itu, Anggota Komisi II DPR RI Heri Gunawan didampingi unsur BGN, kepala SPPI, koordinator wilayah, mitra dapur, serta pengelola Yayasan Mutiara Pelabuhan Ratu 1.
Ia menelusuri alur operasional dapur sekaligus menyambangi siswa penerima manfaat mulai di MI Raudatul Fatta, MTS Negeri 1 sampai MAN 1 Kota Sukabumi.
Menurut, Heri mengatakan monitoring ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap program strategis nasional yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.
“Kami ingin memastikan seluruh proses, dari penyiapan hingga distribusi, berjalan sesuai standar, termasuk kualitas gizi menu dan pengelolaan limbah,” ujarnya.
Berdasarkan hasil peninjauan, ia menilai pelaksanaan MBG di SPPG Mutiara Citamiang telah memenuhi standar operasional. Meski demikian, ia mengakui dinamika di tengah masyarakat tetap menjadi bagian dari implementasi kebijakan publik.
“Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dalam demokrasi, namun secara substansi program ini memberikan manfaat nyata,” katanya.
Ia menekankan pentingnya keselarasan antara kebijakan pusat dan implementasi di lapangan. SPPG Mutiara Citamiang, kata dia, dapat menjadi rujukan praktik baik bagi dapur MBG lainnya.
“Tidak semua dapur berada pada level yang sama, tetapi ini bisa menjadi contoh standar yang harus dicapai,” ujarnya.
Heri juga menyoroti pentingnya distribusi makanan yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan penerima manfaat, serta pengawasan tenaga ahli.
“Peran ahli gizi dan tenaga profesional sangat krusial untuk memastikan makanan tetap layak konsumsi hingga diterima siswa, sekaligus mencegah risiko yang tidak diinginkan,” katanya.
Ia menambahkan, program MBG memiliki dasar hukum yang jelas sehingga seluruh pihak terkait harus menjalankannya secara disiplin dan akuntabel. Masyarakat pun diminta aktif melakukan pengawasan.
“Jika ditemukan pelanggaran, masyarakat dapat melaporkannya kepada BGN atau Rumah Aspirasi untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan mitra Yayasan Mutiara Pelabuhan Ratu 1, Etiawati Selpi, menyambut positif kunjungan tersebut. Ia menilai kehadiran legislator itu menjadi dorongan moral bagi tim pengelola dapur.
“Kunjungan ini menjadi evaluasi sekaligus motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan,” katanya.
Ia mengakui terdapat sejumlah kendala, terutama dalam penyediaan bahan sayuran. Namun, operasional dapur tetap berjalan dengan dukungan 47 relawan yang melayani sembilan sekolah dengan lebih dari 3.000 penerima manfaat.
“Sejauh ini operasional berjalan lancar dan kami berkomitmen menjaga kualitas serta transparansi,” ujarnya.
Prima RK
Social Footer