SUKABUMI — Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi, Paoji Nurjaman, SE, menghadiri upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tingkat Kabupaten Sukabumi yang berlangsung di halaman Dinas Pendidikan, Sabtu (2/5/2026).
Upacara tersebut turut dihadiri unsur pimpinan DPRD, Forkopimda, jajaran perangkat daerah, serta Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, mencerminkan komitmen bersama dalam memajukan sektor pendidikan di daerah.
Dalam momentum Hardiknas itu, Paoji menegaskan pentingnya menjadikan peringatan tahunan ini sebagai titik akselerasi pembenahan pendidikan, tidak sekadar seremonial.
Ia mendorong penguatan regulasi yang berpihak pada peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh, mulai dari jenjang PAUD hingga SMP, yang harus ditopang oleh keberpihakan anggaran yang memadai.
“Hardiknas harus menjadi refleksi sekaligus pijakan untuk menghadirkan kebijakan pendidikan yang lebih progresif. Pendidikan gratis perlu dimaknai secara utuh, tidak parsial, dan tidak berhenti pada program tertentu saja,” ujarnya.
Paoji juga menegaskan komitmen Fraksi PDI Perjuangan untuk mendorong peningkatan alokasi anggaran pendidikan dalam APBD 2027, sebagai bentuk keberpihakan nyata terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sukabumi.
Lebih jauh, ia menyoroti ketimpangan kesejahteraan yang masih dirasakan tenaga pendidik, khususnya guru honorer di luar skema P3K. Menurutnya, disparitas penghasilan yang mencolok berpotensi menimbulkan persoalan baru jika tidak segera direspons dengan kebijakan yang adil dan berimbang.
“Jangan sampai terjadi ketimpangan yang terlalu jauh. Peran guru sangat fundamental, sehingga kesejahteraannya harus menjadi prioritas. Ini perlu menjadi perhatian serius agar tidak memicu persoalan di kemudian hari,” tegasnya.
Terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), Paoji menyampaikan sikap tegas partainya dengan merujuk pada instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, yang melarang kader terlibat dalam pelaksanaan program tersebut dalam bentuk apa pun.
Ia menekankan agar arah kebijakan anggaran tetap berfokus pada sektor pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan, sehingga tidak terjadi pergeseran prioritas yang justru melemahkan kualitas layanan pendidikan di daerah.
“Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Kebijakan anggaran harus berpijak pada kepentingan itu, agar pembangunan sumber daya manusia berjalan berkelanjutan dan berkeadilan,” pungkasnya.
Prima RK
Social Footer