SUKABUMI – Ketua DPC Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Sukabumi, Rizal Pane, mengaku sangat miris dan geram menyusul aksi penyegelan Gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Komplek Pusbangdai Cikembar oleh kontraktor lokal, Sabtu (11/4/2026).
Aksi keras tersebut merupakan bentuk protes mendalam lantaran pembayaran pekerjaan paving blok hingga kini belum dilunasi oleh pihak panitia pelaksana.
Menurut Rizal, proyek strategis yang menyerap anggaran hibah APBD 2025 senilai Rp 2.853.300.000 (Dua Miliar Lebih) ini menyisakan persoalan yang sangat memilukan dan memalukan. Pekerjaan yang nyatanya belum rampung 100 persen ini kini menjadi sorotan tajam publik.
"Aksi penyegelan itu hanyalah puncak gunung es dari masalah yang sebenarnya. Secara keseluruhan, penyelesaian fisik proyek ini sangat jauh dari kata selesai. Kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan begitu saja dan harus diselidiki sampai ke akar-akarnya," tegas Rizal Pane kepada awak media di Kantor Sekretariat DPC PWRI Sukabumi, Minggu (12/4/2026).
Ia pun menyayangkan nasib para pengusaha sub-kontraktor yang haknya dipersulit.
"Kami sangat prihatin, bagaimana bisa pekerjaan sudah selesai dikerjakan tapi pembayaran tidak kunjung lunas, bahkan mereka kerap dijadikan 'bola pingpong' saat menagih haknya. Uang rakyat sudah digelontorkan miliaran rupiah, proyek tidak beres, pengusaha tidak dibayar, ini sungguh tidak masuk akal," ucapnya dengan nada tinggi.
Lebih jauh, Rizal menegaskan bahwa PWRI sejak awal sudah mengendus adanya indikasi kejanggalan yang mencurigakan.
"Dari awal proses, kami melihat adanya dugaan praktik monopoli. Mulai dari tahap lelang yang tidak sehat, pembentukan panitia pekerjaan yang tertutup alias tidak transparan, hingga beredar kabar adanya dugaan jual beli proyek senilai ratusan juta bahkan sebelum pekerjaan dimulai," ungkapnya.
Ironisnya, saat masalah ini terbongkar dan proyek terkesan mangkrak di mata publik, justru terjadi saling lempar tanggung jawab antar pihak.
"Menyikapi kegaduhan yang sangat memalukan ini, PWRI akan segera membuat laporan resmi. Kami mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera turun tangan dan memeriksa secara maraton semua oknum yang berada di balik dugaan kerusakan pengelolaan anggaran ini," tegasnya.
Langkah hukum ini diambil demi menyelamatkan uang negara yang diduga tidak dikelola secara profesional.
"Kami mendesak Bupati Sukabumi, Sekretaris Daerah, jajaran MUI, hingga Ketua Panitia untuk segera bertanggung jawab penuh. Jangan terkesan mencuci tangan apalagi saling melempar kesalahan. Uang rakyat miliaran rupiah tidak boleh dikubur, dipeti-eskan, atau dibiarkan menguap begitu saja," pungkas Rizal Pane dengan tegas.
Tim Red
Social Footer