matapubliknews.com - Bertepatan dengan peringatan HUT ke-112 Kota Sukabumi, aksi unjuk rasa mewarnai suasana khidmat di depan Balaikota Sukabumi dan Gedung DPRD Kota Sukabumi, Rabu (1/4/2026).
Sejumlah massa menyampaikan protes keras terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum optimal dan kurang transparan.
Massa mengawali aksinya di depan Balai Kota sebelum akhirnya bergeser ke Gedung DPRD, tempat di mana rapat paripurna hari jadi kota tengah berlangsung.
Kualitas Makanan Dipertanyakan
Keluhan utama datang dari para orang tua siswa yang merasa kualitas menu MBG tidak konsisten. Lilis (62), warga Ciandam, Kecamatan Cibeureum, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kondisi makanan yang diterima cucunya.
"Masalah MBG ini kesannya sembarangan. Kadang buahnya sudah basi dan tidak layak konsumsi. Awalnya bagus, tapi lama-kelamaan kualitasnya menurun," kata Lilis di sela-sela aksi kepada awak media.
Ia bercerita bahwa cucunya yang duduk di kelas 6 SD terpaksa membuang paket makanan tersebut karena kondisi lauk dan buah yang mencurigakan. Selain masalah kualitas fisik makanan, Lilis juga menyoroti desas-desus mengenai praktik pengelolaan yang tidak sehat di tingkat bawah.
"Informasi di kalangan ibu-ibu, diduga ada pihak pengelola dapur yang mengambil keuntungan berlebih. Dari pusat mungkin anggarannya bagus, tapi sampai di bawah malah asal-asalan," tandasnya.
Respon DPRD: "Kritik Adalah Kado Evaluasi"
Menanggapi gelombang protes tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Rojab Asy’ari, menyatakan bahwa kritik masyarakat merupakan kado stimulus bagi pemerintah daerah untuk berbenah.
"Setiap protes adalah energi untuk perbaikan. Apa yang disampaikan massa adalah fakta-fakta yang memang terjadi di lapangan," ujar Rojab.
Ia menekankan bahwa program MBG memiliki dua misi utama yakni peningkatan gizi anak sekolah dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Selain itu Rojab juga menyoroti adanya aspirasi dari pelaku usaha lokal yang merasa belum dilibatkan dalam rantai pasok program ini. Terkait dugaan kualitas makanan yang buruk, ia meminta adanya pembuktian teknis dan akan segera berkoordinasi dengan Komisi III.
Tegasan Terhadap Integritas Anggota Dewan
Menanggapi isu miring mengenai keterlibatan anggota DPRD dalam pengelolaan dapur MBG (Satuan Pelayanan Pememuhan Gizi (SPPG), Rojab memberikan pernyataan tegas. Ia menjamin akan ada sanksi berat jika terbukti ada pelanggaran kode etik.
"Dewan dilarang keras terlibat dalam pengelolaan teknis seperti itu. Jika memang terbukti secara administratif ada anggota dewan yang masuk dalam pengelolaan SPPG, kami akan menyerahkannya ke Badan Kehormatan (BK) untuk diproses," pungkasnya.
Massa berharap pemerintah segera mengevaluasi sistem pengawasan agar program nasional ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kesehatan siswa dan kesejahteraan warga Sukabumi.
Tim Red
Social Footer