SUKABUMI —
Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Kabupaten Sukabumi, Yandra Utama Santosa, angkat bicara terkait polemik larangan pelaksanaan Salat Idulfitri bagi jemaah Muhammadiyah di Lapang Merdeka yang sempat viral dan memicu reaksi publik.
Menurut Yandra, sejak awal dirinya telah menyarankan agar Pemerintah Kota Sukabumi mengakomodasi permintaan Muhammadiyah untuk menggunakan fasilitas publik tersebut. Namun, keputusan yang diambil dinilai dipengaruhi oleh masukan yang kurang tepat dari jajaran internal pemerintah.
“Sebenarnya saya sudah menyarankan agar permintaan Muhammadiyah diakomodir. Namun ada ketidakpahaman dari sebagian jajaran yang memberikan masukan kurang tepat, sehingga wali kota mengambil keputusan di luar janji politiknya. Itu yang kemudian membuat publik merasa kecewa,” ujar Yandra saat dihubungi melalui telepon seluller, Selasa (24/3/2026).
Ia menilai, secara konstitusional tidak ada pelanggaran jika pemerintah memberikan izin penggunaan Lapang Merdeka, mengingat perbedaan penetapan hari raya merupakan persoalan fikih yang seharusnya bisa dipahami semua pihak.
“Perbedaan dalam penentuan Idulfitri itu hal biasa dalam khazanah Islam. Saya kira semua pihak sebenarnya bisa menerima perbedaan tersebut,” tambahnya.
Terkait permintaan maaf yang disampaikan Wali Kota Sukabumi kepada Muhammadiyah, Yandra mengaku dapat memahami situasi yang dihadapi kepala daerah tersebut. Ia juga mengapresiasi langkah tersebut, terutama karena disampaikan dalam momentum Idulfitri.
“Tentu kita bisa memahami situasi dan kondisi yang mungkin tidak diketahui publik. Kami juga mengapresiasi permintaan maaf tersebut, apalagi disampaikan di momen Idulfitri yang memang identik dengan saling memaafkan,” katanya.
Meski demikian, ia menilai persoalan yang muncul tidak berhenti pada permintaan maaf semata, karena di tengah masyarakat sudah terlanjur berkembang persepsi adanya sikap tidak toleran dari pemerintah.
“Isu yang berkembang di publik harus tetap diselesaikan dengan baik, karena banyak yang menilai seolah-olah ada ketidaktoleranan, padahal bisa jadi hanya persoalan penyampaian yang kurang tepat,” ujarnya.
Yandra menegaskan, secara organisatoris Muhammadiyah tidak pernah mengajukan nota protes resmi kepada pemerintah meskipun sempat mendapatkan larangan penggunaan Lapang Merdeka.
Sebagai langkah cepat, Muhammadiyah langsung mengalihkan lokasi pelaksanaan Salat Id ke alternatif lain, yakni di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) dan kawasan Cipoho.
“Kami tidak mengajukan protes resmi. Kami langsung mengambil langkah alternatif agar pelaksanaan ibadah tetap berjalan. Penolakan seperti ini juga bukan pertama kali terjadi, tahun sebelumnya kami pernah mengalami hal serupa,” jelasnya.
Ia juga menanggapi beredarnya video yang menunjukkan wali kota mendapat cemoohan usai Salat Id. Menurutnya, tidak bisa dipastikan bahwa suara tersebut berasal dari jemaah Muhammadiyah, karena pelaksanaan salat diikuti masyarakat umum.
“Yang ikut salat itu bukan hanya warga Muhammadiyah. Jadi kita tidak bisa memastikan siapa yang menyuarakan kritik tersebut. Namun publik memang membaca situasi setelah beredarnya video janji politik wali kota,” katanya.
Yandra mengakui, izin penggunaan Lapang Merdeka merupakan hak prerogatif wali kota. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tetap mempertimbangkan asas keadilan bagi seluruh warga.
“Lapang Merdeka selama ini sering digunakan untuk berbagai kegiatan publik. Ketika Muhammadiyah yang memiliki sejarah panjang dalam perjalanan bangsa justru tidak diizinkan, wajar jika muncul kekecewaan di masyarakat,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Yandra meminta Pemerintah Kota Sukabumi memperbaiki pola komunikasi dan lebih terbuka dalam menyerap aspirasi masyarakat, agar polemik serupa tidak kembali terulang.
“Kami berharap ke depan pemerintah lebih menjaga komunikasi, silaturahmi, dan mengajak semua elemen bersinergi sebelum mengambil keputusan. Aspirasi tidak hanya dari Muhammadiyah, tetapi juga dari berbagai elemen masyarakat perlu didengar agar kota ini tetap kondusif, elegan, dan tidak kembali dilanda kontroversi seperti ini,” pungkasnya.
Prima RK
Social Footer