Sukabumi — Acara buka bersama yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Sukabumi di kantor sekretariat nyaris memicu konflik, menyusul kesulitan akses yang dialami pengurus baru saat hendak menggunakan gedung tersebut.
Insiden bermula ketika jajaran pengurus KNPI Kota Sukabumi periode 2025–2028 tidak dapat membuka gerbang kantor sekretariat. Diduga, kunci gerbang belum diserahkan oleh kepengurusan sebelumnya, sehingga panitia terpaksa membuka akses secara paksa karena pertimbangan urgensi kegiatan.
Ketua KNPI Kota Sukabumi periode 2025–2028, Tantan Sutandi, kemudian mengambil langkah dengan menduduki kantor sekretariat sebagai bentuk penegasan hak kepengurusan yang dipimpinnya.
Tantan menjelaskan, KNPI merupakan organisasi kepemudaan berskala nasional yang memiliki struktur dari tingkat pusat hingga daerah, termasuk kota/kabupaten dan kecamatan. Ia mengakui adanya beberapa versi kepengurusan yang berkembang saat ini, namun menegaskan bahwa pihaknya memiliki dasar legalitas yang jelas.
“Secara legal aspek, kami memiliki SK yang dapat dipertanggungjawabkan. Dari pusat juga telah dilakukan konsolidasi organisasi hingga terbentuk kepengurusan di tingkat DPD Kota Sukabumi,” ujarnya, Rabu (18/3/2026).
Ia menambahkan, kepengurusan yang dipimpinnya terbentuk berdasarkan hasil Musyawarah Daerah (Musda) pada 13 Desember 2025, yang menurutnya sah dan diakui di tingkat provinsi maupun pusat.
Lebih lanjut, Tantan menegaskan, seluruh pemuda Kota Sukabumi memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan fasilitas organisasi, termasuk kantor sekretariat KNPI.
Ia juga menyebut bahwa pihaknya telah melakukan audiensi dengan Pemerintah Kota Sukabumi, khususnya melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), guna menjelaskan posisi kepengurusan.Namun, upaya mediasi yang dilakukan sebelumnya belum membuahkan hasil.
“Kami menilai pemerintah daerah belum objektif dan belum bersikap adil. Kami berharap pemerintah bisa berdiri netral sebagai pembina pemuda agar tidak terjadi konflik ke depan,” katanya.
Tantan juga menegaskan, gedung sekretariat KNPI bukan milik individu atau kelompok tertentu, melainkan aset publik yang diperuntukkan bagi seluruh pemuda Kota Sukabumi.
Ia mengaku pihaknya telah menempuh berbagai langkah komunikasi dan diplomasi, namun belum mendapatkan respons yang memuaskan dari pemerintah daerah.
“Kami berharap pemerintah segera merespons kondisi ini secara bijak agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Jika sampai terjadi konflik, maka tanggung jawab ada pemerintah daerah dan dinas terkait sebagai leading sector,” tegasnya.
Hingga saat ini, situasi di lokasi dilaporkan mulai kondusif, meski ketegangan antar pihak masih terasa.
Prima RK
Social Footer