Sulabumi – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Daerah Pemilihan (Davil) IV, Uden Abdunatsir, menggelar kegiatan reses ketiga pada tahun 2026.
Acara dilaksanakan Sabtu, (7/2/2026), di Kampung Cisero RT 2, RW 6, Desa Pasirhalang, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, dihadiri juga oleh Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, DRH. H. Slamet.
Uden Abdunatsir menyampaikan, kegiatan reses kali ini merupakan bagian dari upaya untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait berbagai isu yang dihadapi di tingkat desa.
"Beberapa isu penting yang disampaikan oleh warga setempat, di antaranya adalah permasalahan di sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan ekonomi,"ujarnya.
Salah satu topik yang mendapat perhatian adalah masalah BPJS Kesehatan. Uden mengungkapkan, Kabupaten Sukabumi mengalami kesulitan dalam membiayai BPJS kesehatan yang didanai oleh pemerintah, mengingat besarnya wilayah yang harus dibiayai dan menurunnya daya kemampuan pemerintah akibat efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat.
"Alhamdulillah, reses ketiga sudah kami laksanakan. Masalah BPJS kesehatan yang masih menjadi kendala, apalagi kita terbentur oleh UHC (Universal Health Coverage), yang membebani anggaran daerah. Pemerintah daerah tentu saja terbatas dalam hal pendanaan,"katanya.
Di sektor pendidikan, Uden mengungkapkan perhatian terhadap kesejahteraan guru, khususnya guru madrasah dan guru agama. Meskipun guru formal mendapatkan bantuan dan kesempatan untuk menjadi PNS, kondisi guru madrasah dan guru ngaji di kampung-kampung sangat memprihatinkan.
"Guru madrasah itu memang ikhlas mengajar, tapi mereka juga perlu diperhatikan kesejahteraannya. Mereka bukan tidak ikhlas, tetapi manusia perlu dimanusiakan. Pemerintah harus hadir untuk memperjuangkan anggaran khusus untuk mereka, meskipun tidak harus setara dengan guru formal," tegas Uden.
Selain itu, Uden juga menyoroti pentingnya perbaikan infrastruktur dan pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Ia mendorong pemerintah untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pajak untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
"Fraksi PKS berkomitmen untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat, meskipun permasalahan yang dihadapi cukup kompleks,"ungkapnya.
Uden menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencari solusi atas kendala anggaran yang ada.
"Memang tidak mudah, tapi kami terus berikhtiar mendorong pemerintah untuk mencari solusi, salah satunya dengan meningkatkan PAD dari sektor pajak," tandasnya.
Prima RK
Social Footer