SUKABUMI – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi Partai Gerindra, Galuh Naufal Munawar, melaksanakan kegiatan reses sidang ke-II di Jalan Arif Rahman Hakim, Minggu (8/2/2026).
Kegiatan tersebut dimanfaatkan warga untuk menyampaikan berbagai aspirasi, khususnya terkait infrastruktur jalan dan layanan BPJS Kesehatan.
Dalam dialog yang berlangsung terbuka, warga mengeluhkan kondisi jalan yang rusak dan dinilai membahayakan pengguna, terutama saat musim hujan.
Selain itu, persoalan pelayanan BPJS juga menjadi perhatian, mulai dari administrasi hingga akses pelayanan di fasilitas kesehatan.
Menanggapi hal tersebut, Galuh Naufal Munawar menegaskan, reses merupakan kewajiban anggota dewan untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat.
“Reses ini bukan sekadar agenda formal, tetapi momentum bagi kami untuk mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan dan keluhan warga. Apa yang disampaikan hari ini akan kami catat dan perjuangkan,” ujar Galuh.
Terkait infrastruktur jalan, ia menyampaikan, perbaikan jalan menjadi salah satu prioritas yang akan ia dorong dalam pembahasan di DPRD.
“Kondisi jalan yang rusak tentu berdampak pada aktivitas ekonomi dan keselamatan warga. Ini akan menjadi perhatian serius kami di Komisi III, terutama dalam pengawasan dan penganggaran,” tegasnya.
Mengenai persoalan BPJS, Galuh mengakui, pelayanan kesehatan harus terus ditingkatkan agar masyarakat tidak mengalami kesulitan saat membutuhkan layanan medis.
“Kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat. Jika ada kendala dalam pelayanan BPJS, kami akan berkoordinasi dengan dinas terkait agar ada solusi yang konkret,” katanya.
Ia juga memastikan bahwa seluruh aspirasi yang dihimpun tidak akan berhenti di tingkat pencatatan semata.
“Aspirasi ini akan kami sampaikan kepada Wali Kota Sukabumi sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan program dan kebijakan ke depan. Kami ingin apa yang menjadi keluhan warga bisa segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah,” ungkapnya.
Galuh menambahkan, komunikasi antara legislatif dan eksekutif harus berjalan seiring demi kepentingan masyarakat.
“Kami di DPRD memiliki fungsi pengawasan dan penganggaran. Karena itu, setiap masukan dari masyarakat akan kami kawal dan komunikasikan dengan pemerintah kota agar bisa direalisasikan sesuai kewenangan yang ada,” tuturnya.
Prima RK
Social Footer