matapubliknews.com - sejumlah warga babakan jaya mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Babakanjaya Bersatu (GMBB) geruduk Kantor desa Babakan Jaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, dalam keterangan sejumpah pihak bahwa warga masyarakat babakan jaya menyerahkan surat pernyataan sikap " Mosi tidak percaya" terhadap kinerja kepemimpinan Kepala Desa Babakanjaya yang di temui Ketua BPD Desa Babakan Jaya , Dalam kesempatan tersebut warga masyarakat babakanjaya yang berkumpul di halaman Kantor Desa Babakanjaya, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, untuk mengeluarkan aspirasi masyarakat yang i wakilkan kepada BPD Desa Babakanjaya. (19/10/2025).
Dalam menyampaikan aspirasi tersebut salah satu seorang tokoh masyarakat masyarakat " Saepul Tapip" bersma sejumlah tokoh masyarakat lainya menyampaikan, bahwa dari berbagai masyarakat semua golongan warga masyarakat desa Babakanjaya dalam bentuk Gerakan Masyarakat Babakanjaya Bersatu (GMBB) dengan ini menyatakan sikap mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan dan kebijakan kebijakan Kepala Desa Babakanjaya, yang di nilai tidak amanah serta tidak menjalankan tata kelola pemerintahan yang tidak baik dan tidak benar.
Hal ini sangat bertentangan dengan hukum dan perundang - undangan yang berlaku, syarat kolusi dan nepotisme yang tidak hanya meresahkan, tapi malah merugikan warga masyarakat Desa Babakanjaya," ungkap Saepul Tapip
kepada media.
Dan banyaknya indikasi indikasi dugaan kuat praktek kotor, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh yang bersangkutan,
Maka dengan Gerakan Masyarakat Babakanjaya Bersatu (GMBB) menyampaikan Aspirasi dan mosi tidak percaya kepada Kepala Desa Babakanjaya sebagai mana Dugaan Dugaaan diantaranya :
1. Pungli dalam biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang melanggar Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak korupsi
2. Dugaan praktek nepotisme untuk kepentingan dinasti keluarga dalam pengangkatan sejumlah perangkat desa
3. Dugaan menerima gratifikasi berupa kendaraan roda 4 dan sejumlah uang untuk pengelolaan limbah perusahaan yang seharusnya dana pengelolaan tersebut masuk menjadi PAD Desa babakanjaya.
4. Dugaan memanipulasi data penerima bansos yang tidak sesuai dengan data yang sudah ditentukan.
5. Dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam pembelian mobil baru untuk pengelolaan sampah masyarakat yang sampai saat ini keberadaan mobil tersebut masih dipertanyakan.
6.Dugaan mal administrasi dalam pengangkatan Bendahara Desa yang digunakan untuk pencairan dana desa tahap 3 tahun 2023, padahal Bendahara Desa sebelumnya masih definitif dan sah, hal ini melanggar undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindakan korupsi
7.Dugaan manipulasi data perangkat desa fiktif ada sejumlah nama perangkat desa yang mendapatkan penghasilan tetap tiap bulan, akan tetapi perangkat desa tersebut sebenarnya tidak ada apalagi menjalankan tugas dan sebagai perangkat desa.
8. Dugaan praktek nepotisme dengan mengangkat istri kedua Kepala Desa menjadi ketua Bumdes tanpa adanya Musdes
9. Dugaan penggelapan penghasilan tetap perangkat desa satu bulan pada tahun 2003 yang tidak di salurkan kepada semua perangkat desa.
10. Telah membangun kandang kambing yang sangat berdekatan dengan sekolah SDN babakan 2 yang sudah barang tentu mengganggu ketenangan dan kenyamanan kegiatan belajar mengajar bagi para siswa maupun guru di sekolah tersebut, jadi tidak jarang siswa itu pakai masker.
11.Dugaan praktek penguli melalui Bumdes terhadap anggota masyarakat yang berniat melamar maupun sudah bekerja di sebuah pabrik produksi makanan yang baru saja dibuka beberapa bulan lalu yang ada di wilayah Desa Babakanjaya.
12. Bahwa yang bersangkutan melakukan tindak kekerasan pemukulan terhadap seorang pekerja proyek pada selasa 14 Oktober 2025 sebuah tindakan yang sangat tidak terpuji.
" Maka Dari itu kami mendesak kepada Bupati melalui pengurus BPD babakanjaya dan camat Parungkuda untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut, Agar segera memberhentikan saudara E. Beno dari jabatan sebagai Kepala Desa Babakanjaya, melakukan pemeriksaan bahkan jika perlu penyelidikan terhadap dugaan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta segala bentuk penyelenggaraan kekuasaan yang dilakukan oleh yang bersangkutan," jelasnya.
Dengan demikian pernyataan mosi tidak percaya ini dibuat dan ditandatangani oleh berbagai lapisan masyarakat Desa Babakanjaya sesuai dengan fakta-fakta yang ada, kepedulian, kecintaan dan tanggung jawab terhadap kondisi perkembangan Desa Babakanjaya serta demi terciptanya tata kelola Pemerintahan Desa yang bersih transparan akuntabel dan berkeadilan.Pungkasnya.
Kami berharap kepada BPD Babakanjaya dan Camat Parungkuda dan aparatur pemerintah, buoati Sukabumi, Kejaksaan Negri Kabupaten Sukabumi, inspektorat, untuk menindaklanjuti secara sungguh-sungguh mosi tidak percaya ini sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangnya yang berlaku," pungkasnya.
Sementara itu Ketua BPD Desa Babakanjaya" Piat Supriatna" mengatakan, Bahwa pihaknya menyambut baik kedatangan warga masyarakat tentunya dengan tangan terbuka. "Kami merasa bahwa inilah proses demokrasi berjalan di Desa Babakanjaya, Jadi dalam kesempatan ini, kami atas nama BPD akan menyapaikan apresiasi masyarakat ini," ujarnya.
Pihaknya menegaskan, bahwa bentuk aspirasi yang sehat, yang memang betul dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan, akan kami terima dengan tangan terbuka." Nah hari ini,masyarakat pada saat ada aspirasi datanglah ke BPD. Jangan hanya berkicau di belakang, di medsos, yang memang belum terbukti segala sesuatunya dengan benar. Tapi kalau sudah bertemu begini, kita pun mensikapinya juga dengan benar," pungkasnya.
Menurut keterangan BPD bahwa ini sesuai dengan fungsinya BPD Babakanjaya, yaitu untuk menampung aspirasi dari masyarakat, sebagai Legislasi dalam menyepakati bersama-sama Kepala Desa tentang peraturan Desa,"Jadi, apapun yang dibuat oleh Pemerintah Desa, itu harus disepakati oleh BPD. Itu namanya legislasi, nanti pihaknya akan berkoordinasi dan menyalurkan aspirasi tersebut ke pihak yang berwenang. Dalam hal ini adalah Bupati Sukabumi melalui Camat Parungkuda.
Lanjut, BPD bahwa BPD berperan atau berfungsi sebagai pengawas yaitu mengawasi kinerja Kepala Desa dan Pemerintah Desa secara luas." BPD sebagai wadah sarana untuk Menyampaikan aspirasi,tentunya apa yang akan disampaikan yang penting jaga ketertiban, jangan sampai ada provokasi," Tutupnya.
Reporter : Devi Sumarni / Alan
Redaktur : Aconk Kupluk
Social Footer