Sukabumi
Pemerintah Kota Sukabumi mulai memantapkan langkah menuju tahun anggaran 2026 dengan menempatkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah sebagai prioritas utama.
Seluruh Peraturan Daerah akan dijadikan pijakan dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki menyampaikan bahwa kebijakan daerah ke depan tidak hanya menjalankan Perda yang telah berlaku, tetapi juga melakukan penyusunan dan penyesuaian regulasi sesuai kebutuhan pembangunan.
“Perda harus relevan dengan kondisi daerah dan mampu mendorong peningkatan pendapatan,” ujar Ayep, Rabu (31/12/2025).
Pemkot Sukabumi menetapkan proyeksi PAD murni tahun 2026 sebesar Rp535 miliar. Meski demikian, pemerintah daerah membuka ruang pencapaian yang lebih tinggi dengan target hingga Rp600 miliar melalui penguatan tata kelola dan partisipasi semua pihak.
Untuk menunjang hal tersebut, sistem e-budgeting akan diterapkan sebagai alat pengendali keuangan daerah agar seluruh arus pendapatan dan belanja dapat dipantau secara akurat dan transparan.
Ayep menekankan bahwa peran pelaku usaha dan masyarakat sangat penting dalam mendukung peningkatan PAD, terutama melalui kepatuhan terhadap kewajiban pajak dan retribusi daerah seperti PBB-P2, BPJT, pajak reklame, serta sektor lainnya.
Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Andang Tjahtjandi, menambahkan bahwa rapat pimpinan selama tiga hari menjadi forum strategis untuk menyamakan arah kebijakan seluruh OPD, BUMD, dan BLUD.
“Setiap perangkat daerah diminta menyusun rencana kerja yang selaras dengan RPJMD dan siap dievaluasi secara berkala oleh wali kota,” ungkapnya.
Di bidang pelayanan kesehatan, Direktur RSUD R. Syamsudin S.H, Yanyan Rusyandi, menyebut rumah sakit daerah terus meningkatkan kapasitas layanan, seiring diraihnya penghargaan Wira Dharma tingkat Provinsi Jawa Barat.
“Ke depan, layanan kemoterapi akan mulai berjalan sehingga masyarakat tidak perlu lagi berobat ke luar daerah,” jelasnya.
Sementara itu, Camat Citamiang Aries Ariandi menegaskan bahwa kecamatan dan kelurahan siap mengambil peran strategis sebagai perpanjangan tangan pemerintah kota.
“Kami didorong menjadi penggerak di wilayah untuk mendukung kebijakan peningkatan PAD dan kualitas pelayanan publik,” tandasnya
Prima RK
Social Footer