Sukabumi — Koordinator Aliansi Mahasiswa Merdeka (AMM) Sukabumi Raya, Gilang Ramadan, melayangkan kritik keras atas postur anggaran Pemerintah Kota Sukabumi yang menunjukkan betapa akutnya ketidakseimbangan fiskal daerah. Data terbaru memperlihatkan 49% APBD dihabiskan hanya untuk belanja pegawai, sebuah fakta yang bagi AMM bukan hanya tanda bahaya, tetapi indikasi kegagalan serius dalam manajemen anggaran dan prioritas publik.
Gilang menyebut kondisi ini sebagai “nafkah birokrasi”, bukan belanja pembangunan.
“Hampir setengah setiap rupiah uang rakyat dihabiskan untuk menggaji birokrasi. Pertanyaannya: apakah pelayanan publik juga meningkat setara? Jawabannya jelas tidak. Ini bukan hanya pemborosan, ini perampasan hak pembangunan masyarakat Sukabumi,” tegasnya.
Obesitas Birokrasi yang Memiskinkan Pelayanan Publik
Menurut Gilang, fenomena ini menandakan obesitas birokrasi sebuah struktur yang tumbuh terlalu besar namun tidak produktif, sibuk menyantuni dirinya sendiri sementara pelayanan publik semakin terpinggirkan. Ia menyebut bahwa ketimpangan fiskal seperti ini berdampak nyata:
* Jalan rusak yang tidak kunjung diperbaiki,
* Fasilitas kesehatan yang minim dan tidak manusiawi,
* Infrastruktur yang stagnan,
* Layanan publik yang jauh dari kata layak.
“Ini era ketika rakyat dipaksa membayar pajak bukan untuk pembangunan, tetapi untuk memelihara birokrasi yang tambun,” ujarnya. “Begitu anggaran hanya berputar untuk kenyamanan internal pemerintahan, maka jangan heran pelayanan publik justru menjadi korban.”
Kritik Mahasiswa: Akar Masalahnya Ada di Kemauan Politik
Gilang menambahkan bahwa persoalan ini bukan sekadar soal teknis anggaran, melainkan problem political will.
“Kalau pemerintah tidak berani merampingkan struktur, menata pos belanja, dan menempatkan rakyat sebagai prioritas, maka stagnasi akan terus menjadi wajah pembangunan Sukabumi,” ungkapnya.
Ia juga menilai bahwa logika anggaran Pemkot Sukabumi hari ini cacat secara struktural. Anggaran tidak lagi dirancang berdasarkan kebutuhan publik, melainkan berdasarkan kenyamanan birokrasi.
Tiga Gugatan AMM Sukabumi Raya
1. Obesitas birokrasi adalah pengkhianatan terhadap hak publik.
Ketika belanja pegawai menghabiskan hampir setengah APBD, rakyat otomatis dirugikan.
2. Logika penyusunan anggaran harus dibuka dan digugat.
AMM menuntut transparansi total: produktivitas pegawai, beban kerja riil, efektivitas struktur, dan evaluasi kinerja.
3. Sukabumi membutuhkan reformasi birokrasi bukan kenaikan belanja pegawai.
Pemerintah harus menurunkan beban pegawai, mengurangi struktur yang tidak efisien, dan mengembalikan anggaran kepada pelayanan publik.
Penutup: Seruan Moral AMM untuk Kota Sukabumi
Gilang AR menegaskan bahwa mahasiswa tidak akan tinggal diam melihat postur anggaran yang menyimpang dari kepentingan publik.
“Kota ini tidak boleh terus berjalan di bawah bayang-bayang birokrasi yang rakus. Rakyat membutuhkan keberanian politik, bukan mesin pemerintahan yang tambun dan tidak efisien. AMM Sukabumi Raya berdiri di sisi rakyat untuk menggugat logika anggaran yang gagal,” tegasnya.
Ia memastikan AMM akan terus mendorong diskursus publik, membuka data, dan mengawal penataan ulang APBD hingga benar-benar kembali kepada kepentingan masyarakat luas.
Tim Red
Social Footer