SUKABUMI, Matapubliknews.com – Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Uden Abdunnatsir, mengapresiasi penyelenggaraan Road to Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) 2026 melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan. 


Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi Anggota Komisi IV DPR RI, dr. Slamet, dengan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.

Bimtek yang digelar di STC Alfarhan, Desa Citamiang, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Senin (27/7/2026), diikuti masyarakat yang tinggal di kawasan penyangga Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP), di antaranya dari Kecamatan Kadudampit, Sukaraja, dan sejumlah wilayah penyangga lainnya.


Menurut Uden, kegiatan tersebut bukan sekadar rangkaian peringatan HKAN 2026, melainkan mencerminkan pendekatan konservasi yang mengedepankan keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.


Ia menilai, upaya menjaga kelestarian hutan akan lebih efektif apabila masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan dilibatkan secara aktif melalui program pemberdayaan ekonomi yang tetap berlandaskan prinsip keberlanjutan.


"Program ini sangat baik karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk memanfaatkan potensi lahan di kawasan hutan secara bijak tanpa mengurangi fungsi ekologisnya. Hutan tetap terjaga, sementara masyarakat memiliki kesempatan meningkatkan taraf ekonominya," ujar Uden.



Menurutnya, keterlibatan masyarakat merupakan salah satu kunci utama dalam menjaga keberlanjutan kawasan hutan. Ketika masyarakat memperoleh manfaat ekonomi secara legal dan berkelanjutan, kepedulian terhadap kelestarian hutan akan tumbuh semakin kuat.


"Konservasi tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Masyarakat harus menjadi bagian dari solusi. Ketika mereka merasakan manfaatnya, hutan akan dijaga bersama karena menjadi sumber kehidupan yang harus diwariskan kepada generasi mendatang," katanya.


Uden menjelaskan, kawasan penyangga hutan memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai sumber ekonomi produktif, mulai dari pertanian ramah lingkungan, peternakan, hingga wisata berbasis alam. Potensi tersebut perlu didukung melalui pendampingan, pelatihan, serta kolaborasi lintas sektor agar mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat tanpa mengganggu kelestarian ekosistem.


Karena itu, ia mengapresiasi sinergi antara Kementerian Kehutanan dan Komisi IV DPR RI yang dinilainya menghadirkan program pemberdayaan masyarakat dengan orientasi jangka panjang.


Meski komisi tempatnya bertugas di DPRD Kabupaten Sukabumi tidak bermitra langsung dengan sektor kehutanan, Uden menegaskan dukungannya terhadap setiap program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.


"Saya mendukung penuh langkah pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan bersama Komisi IV DPR RI. Program seperti ini perlu terus diperluas dan disosialisasikan agar masyarakat memahami bahwa menjaga kelestarian hutan tidak bertentangan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan. Keduanya justru saling menguatkan," tegasnya.


Ia berharap kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat agar kawasan hutan tetap lestari sekaligus menjadi sumber penghidupan yang berkelanjutan bagi masyarakat di sekitarnya.


"Hutan yang lestari bukan hanya menjaga keseimbangan alam, tetapi juga menjadi fondasi bagi ketahanan ekonomi masyarakat. Lestari hutanku, hijau hutanku, Sukabumi berdaya," pungkasnya.


Prima RK